Megasora.com – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pengoperasian 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara optimal hingga penghujung 2026. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendukung aktivitas usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Prabowo menyampaikan target itu dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Ia menilai keberadaan koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal apabila pemerintah mampu memastikan setiap koperasi memiliki sarana, sistem, serta kemampuan operasional yang memadai.
“Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target,” kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya dalam agenda kenegaraan tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 10.000 KDKMP telah menjalankan kegiatan operasional. Dari jumlah itu, sekitar 3.300 koperasi sudah mencapai kondisi operasional optimal, sedangkan koperasi lainnya masih menjalani proses penyesuaian dan penguatan berbagai fasilitas pendukung.
Presiden menjelaskan bahwa status operasional optimal tidak hanya mengacu pada keberadaan koperasi secara administratif. Pemerintah juga memastikan koperasi memiliki berbagai kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas sehari-hari, seperti pasokan listrik, ketersediaan air, serta sistem digital yang memungkinkan pemerintah dan pengelola memantau persediaan secara terintegrasi.
Selain menjalankan kegiatan ekonomi bagi anggota, KDKMP juga mendapat peran sebagai penghubung antara produsen dan pasar. Koperasi dapat bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat, khususnya komoditas pertanian dan perikanan yang berasal dari wilayah setempat.
Menurut Prabowo, fungsi tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian penyerapan hasil produksi. Koperasi juga perlu memiliki fasilitas transportasi untuk membawa komoditas dari sentra produksi menuju lokasi penjualan atau pasar sehingga hasil panen tidak terbuang hanya karena kendala distribusi.
Pemerintah menilai persoalan distribusi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan ekonomi desa. Hasil pertanian yang tidak segera mendapatkan pembeli maupun kendaraan pengangkut berisiko mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian bagi petani serta pelaku usaha di daerah.
“Tidak ada lagi nanti panen yang rusak, karena tidak ada yang membeli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut,” ujar Prabowo.
Ia kemudian mencontohkan berbagai komoditas yang selama ini rentan mengalami kerusakan apabila proses penyerapan dan distribusi tidak berjalan dengan baik. Komoditas seperti mangga, rambutan, tomat, hingga wortel membutuhkan jalur distribusi yang cepat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara maksimal.
“Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal,” katanya.
Prabowo menempatkan pengembangan KDKMP sebagai bagian dari agenda pemerintah dalam memperkokoh fondasi perekonomian nasional. Menurutnya, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi masyarakat desa sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih terorganisasi.
Keberadaan koperasi juga dapat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Dengan dukungan kelembagaan, akses pasar, sarana distribusi, dan sistem digital, masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan jangkauan yang lebih luas.
Presiden juga menekankan pentingnya menetapkan sasaran kerja yang tinggi dalam menjalankan program pemerintah. Ia berpandangan bahwa target yang ambisius dapat mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan upaya dan mempercepat pencapaian program yang telah dirancang.
Menurut Prabowo, target yang terlalu rendah justru berpotensi membuat capaian akhir tidak maksimal. Karena itu, pemerintah memilih menetapkan sasaran 30.000 koperasi agar seluruh pihak memiliki dorongan kuat untuk mengejar angka tersebut hingga akhir tahun.
“Target harus tinggi, bekerja keras, insyaallah sampai,” kata Prabowo.
Ia memberikan gambaran bahwa penetapan target akan memengaruhi hasil akhir yang dapat dicapai. Apabila pemerintah menetapkan sasaran pada angka yang lebih rendah, capaian aktual juga berpotensi berada di bawah sasaran tersebut.
“Kalau saya taruh target 12.000 (koperasi) nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000 sampainya 29.000,” ucapnya.
Pemerintah kini perlu memastikan proses penguatan KDKMP berjalan secara konsisten agar target tersebut tidak berhenti pada pencapaian jumlah koperasi. Setiap koperasi perlu memiliki kemampuan menjalankan fungsi ekonomi secara nyata, mulai dari menyerap hasil produksi masyarakat, mengelola distribusi, menyediakan kebutuhan anggota, hingga memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha.
Optimalisasi koperasi juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola koperasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Kolaborasi tersebut penting agar koperasi dapat menjalankan peran sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Dengan target 30.000 KDKMP beroperasi optimal pada akhir 2026, pemerintah berharap koperasi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem ekonomi desa yang lebih kuat, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta mengurangi potensi kerugian akibat persoalan penyerapan dan distribusi hasil produksi.
