Megasora.com – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat pelaksanaan program pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri. Pemerintah juga diminta segera mematangkan skema pendidikan tinggi negeri tanpa biaya kuliah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas upaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan negeri.
Menurut Teddy, program pendidikan gratis akan mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Saat ini, jumlah sekolah negeri pada jenjang tersebut mencapai sekitar 164 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain menyasar pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri (PTN).
Teddy menyebut pemerintah akan mengkaji secara lebih rinci rencana pembebasan biaya pendidikan di PTN, termasuk komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy.
Pemerintah Perkuat Pendidikan Pesantren
Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat perhatian terhadap pendidikan berbasis pesantren. Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang mengatur perubahan struktur Kementerian Agama sekaligus membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Pembentukan lembaga tersebut ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah dalam menangani berbagai urusan pesantren. Cakupannya meliputi bidang pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Teddy menegaskan, berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” ujar Teddy.
