Megasora.com – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah (pemda) yang menghadapi keterbatasan fiskal dalam membayarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah memastikan persoalan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi alasan untuk merumahkan para pegawai PPPK.
Tito menjelaskan, keputusan tersebut muncul setelah pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan sejumlah daerah, terutama kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Pemerintah kemudian mencari langkah yang dapat menjaga pembayaran gaji PPPK tetap berjalan di tengah tekanan fiskal yang dialami daerah.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pegawai. Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah langkah agar pemda dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia sebelum memperoleh tambahan dukungan dari pemerintah pusat.
“Ada tiga exercise. Yang pertama, daerah harus melakukan efisiensi. Ya perjalanan dinas misalnya, rapat yang nggak penting, kemudian makan dan minuman dan lain-lain,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Langkah pertama mengharuskan pemda melakukan penghematan terhadap sejumlah pos belanja yang tidak bersifat prioritas. Pemerintah mendorong daerah menekan pengeluaran untuk perjalanan dinas, kegiatan rapat yang tidak mendesak, belanja makanan dan minuman, serta berbagai pengeluaran lain yang masih dapat diefisienkan.
Setelah melakukan efisiensi, pemerintah juga meminta daerah memanfaatkan haknya atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih mengalami kurang bayar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana tersebut kepada daerah yang memiliki hak atas pembayaran DBH untuk membantu memperkuat kapasitas anggaran.
“Yang kedua adalah kalau mereka memiliki DBH yang belum dibayar, kurang bayar oleh pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, maka dibayarkanlah untuk menutupi, sejumlah menutupi belanja pegawai,” kata Tito.
Namun, apabila efisiensi belanja dan pencairan kurang bayar DBH belum mampu mencukupi kebutuhan pembayaran gaji PPPK, pemerintah pusat akan memberikan dukungan tambahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Skema tersebut menjadi langkah lanjutan untuk membantu daerah yang masih menghadapi kekurangan anggaran.
Tito menyebut pemerintah telah mengambil keputusan untuk memberikan bantuan tersebut pada 5 Agustus 2026. Kebijakan itu kemudian memperoleh landasan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 yang mengatur dukungan fiskal bagi pemerintah daerah.
“Hasil pembicaraan kita dan kemudian Pak Menkeu lapor kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah mengambil keputusan untuk membantu ya pemerintah daerah dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026,” ujar Tito.
Anggaran Hampir Rp19 Triliun
Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan anggaran hampir Rp19 triliun untuk membantu 546 pemerintah daerah. Dana tersebut berasal dari dua komponen utama, yakni pembayaran kurang bayar DBH dan tambahan DAU bagi daerah yang membutuhkan dukungan fiskal.
Tito merinci, pemerintah menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk menyelesaikan kurang bayar DBH kepada daerah. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp8 triliun dalam bentuk tambahan DAU atau top-up untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Rp10 triliun di antaranya lebih ya itu adalah kurang bayar DBH yang dibayarkan kepada daerah-daerah. Kemudian Rp8 triliun lebih itu adalah dari penambahan istilahnya top-up tambahan Dana Alokasi Umum,” jelas Tito.
Dengan dua sumber pendanaan tersebut, total dukungan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp18,9 triliun atau mendekati Rp19 triliun. Pemerintah mengarahkan tambahan anggaran itu untuk membantu daerah memenuhi kewajiban belanja, terutama kebutuhan pembayaran gaji pegawai PPPK.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan di daerah. Dengan dukungan tambahan anggaran, pemda yang mengalami tekanan fiskal memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tanpa mengorbankan keberlangsungan kerja PPPK.
Tito menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan daerah karena belanja pegawai termasuk kewajiban yang harus pemerintah daerah penuhi. Karena itu, pemerintah mengambil langkah intervensi fiskal ketika kemampuan sejumlah daerah tidak cukup untuk menanggung kebutuhan tersebut.
“Ya ini saya kira kebijakan Bapak Presiden yang sangat atensi ya terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah, terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai,” pungkas Tito.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien sekaligus memastikan pembayaran hak pegawai tetap berjalan. Pemerintah juga menempatkan efisiensi belanja sebagai langkah awal sebelum daerah memanfaatkan dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat.
Dukungan hampir Rp19 triliun itu sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat. Pemerintah pusat dan pemda kini perlu memastikan penggunaan dana berjalan tepat sasaran agar kebutuhan pembayaran PPPK dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan anggaran baru pada periode berikutnya.
