Megasora.com – Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dilakukan dengan memaksakan kegiatan distribusi kepada siswa.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut tetap menyesuaikan keputusan pemerintah daerah terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, BGN mengikuti kebijakan daerah ketika pemerintah menetapkan sekolah untuk meliburkan siswa akibat kondisi karhutla.
Sudaryono mengatakan persoalan muncul ketika keputusan libur sekolah disampaikan setelah pihak dapur MBG menyelesaikan berbagai persiapan untuk menyediakan makanan bagi penerima manfaat.
“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi,” kata Sudaryono seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak berarti BGN mengharuskan siswa tetap datang ke sekolah untuk menerima makanan ketika pemerintah daerah sudah menetapkan kebijakan libur.
Menurut Sudaryono, distribusi MBG sepenuhnya menyesuaikan keputusan pemerintah daerah dan tidak menjadi alasan bagi BGN untuk mengabaikan kondisi darurat akibat karhutla.
“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembagian kewenangan pemerintahan daerah turut menjadi dasar dalam pelaksanaan MBG ketika terjadi kondisi khusus seperti karhutla.
Untuk jenjang SMA, kewenangan berada di tingkat pemerintah provinsi melalui gubernur. Sementara itu, pengelolaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berada dalam kewenangan bupati atau wali kota.
“Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti,” kata Sudaryono.
Dengan mekanisme tersebut, BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi tetap memperhatikan situasi dan keputusan pemerintah setempat. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar program tidak mengganggu upaya penanganan karhutla maupun keselamatan siswa dan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pemantauan tersebut tidak hanya mencakup kondisi kebakaran, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemerintah melakukan pemantauan secara terpadu terhadap sejumlah indikator yang berkaitan dengan karhutla.
“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang,” kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Menurut Ristianto, berbagai informasi tersebut membantu pemerintah menentukan langkah prioritas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Data yang terkumpul juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla.
Ia menambahkan kondisi karhutla dapat memberikan dampak yang luas, termasuk terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian ialah transportasi udara karena keberadaan asap dapat mengurangi jarak pandang dan memengaruhi keselamatan penerbangan.
“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujar Ristianto.
Kemenhut juga mencatat kondisi kualitas udara serta jarak pandang di wilayah terdampak tidak selalu sama. Perubahan dapat berlangsung dalam waktu singkat karena kondisi atmosfer dan faktor cuaca yang terus bergerak.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingkat konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya. Karena itu, kondisi di suatu wilayah dapat berubah meskipun sebelumnya menunjukkan keadaan yang relatif aman.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi terbaru, Kemenhut terus menyampaikan perkembangan situasi karhutla melalui berbagai kanal resmi pemerintah. Informasi tersebut juga tersedia melalui sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi.
“Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi,” kata Ristianto.
Khusus masyarakat yang memiliki rencana melakukan perjalanan menggunakan pesawat di wilayah yang terdampak asap karhutla, pemerintah mengimbau agar mereka memantau perkembangan kondisi penerbangan sebelum melakukan perjalanan.
Ristianto meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial, tetapi memperhatikan pembaruan dari lembaga dan pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor penerbangan.
“Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan,” ujarnya.
Dengan kondisi karhutla yang dapat berubah sewaktu-waktu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan penanganan kebakaran berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan distribusi program sosial.
Dalam konteks MBG, BGN menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait aktivitas sekolah menjadi salah satu acuan utama. Sementara dalam penanganan dampak karhutla, pemerintah terus memperbarui informasi mengenai kondisi udara, asap, cuaca, dan jarak pandang sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan sesuai kondisi di lapangan, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat di tengah situasi karhutla.
