Megasora.com – Jakarta, Fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari perkiraan sebelumnya membuat pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman ketahanan pangan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan kini menyiapkan penghitungan ulang terhadap kondisi berbagai komoditas yang berpotensi terdampak kekeringan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai ketersediaan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan gangguan produksi dan distribusi akibat rendahnya curah hujan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dampak El Nino dapat berbeda pada setiap wilayah dan komoditas.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya tengah mengaktifkan satuan tugas khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan pangan. Tim tersebut akan menghitung kembali kondisi pasokan berbagai komoditas yang berpotensi mengalami gangguan akibat fenomena iklim. “Kementerian Koordinator Bidang Pangan sedang mengaktivasi task force (satuan tugas) untuk kemudian merekalkulasi ketahanan pangan kita pada semua komoditas yang mungkin terdampak,” kata Hanif, Kamis (3/9/2026).
Menurut Hanif, pemerintah akan menggelar pertemuan lintas kementerian dan lembaga pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas kondisi aktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul akibat kemarau panjang. Pemerintah kemudian akan menentukan tindakan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat untuk mengurangi risiko terhadap pasokan pangan. “Kita akan petakan detail by detail persoalan yang ada di lapangan, kemudian kita rumuskan langkah-langkah tercepat apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Hanif menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok pangan yang tersedia saat ini. Pemerintah juga perlu melihat hubungan antara kondisi produksi, distribusi, serta kebijakan perdagangan pangan, termasuk keputusan mengenai ekspor dan impor. Dengan pemetaan yang lebih rinci, pemerintah dapat menentukan komoditas mana yang membutuhkan perhatian khusus. Langkah itu juga membantu pemerintah memperkirakan kebutuhan pasokan apabila produksi dalam negeri mengalami penurunan.
“Kita harus melakukan kalibrasi terhadap landscape ketahanan pangan kita,” kata Hanif.
Ia mengakui sistem ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kondisi El Nino yang membawa curah hujan sangat rendah. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan data stok pangan yang tersedia pada saat ini. Pemerintah juga harus menghitung potensi penurunan produksi yang dapat terjadi akibat kemarau berkepanjangan. Perhitungan tersebut penting agar kebijakan pangan tidak terlambat merespons perubahan kondisi di lapangan.
Hanif menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap perkembangan El Nino. Fenomena tersebut dapat memengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada curah hujan. Gangguan pada sektor produksi kemudian dapat berpengaruh terhadap rantai pasok dan harga sejumlah komoditas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif sebelum dampaknya semakin luas.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan El Nino dapat berlangsung sekitar sembilan hingga 12 bulan, atau sampai sekitar Mei 2027. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti seluruh daerah di Indonesia akan mengalami kemarau selama periode tersebut. Intensitas dampak El Nino juga akan berbeda berdasarkan kondisi geografis dan pola cuaca masing-masing wilayah.
Wilayah di bagian selatan garis khatulistiwa diperkirakan menghadapi kondisi yang lebih kering dibandingkan rata-rata normal. Daerah tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, serta sebagian wilayah Sumatera bagian selatan. Kemarau yang lebih panjang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan keterbatasan air bersih. Situasi tersebut mulai terlihat dari laporan sejumlah daerah yang telah menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Krisis Air Mulai Meluas
Dampak kemarau panjang tidak hanya menyentuh sektor pertanian dan pangan. Sejumlah daerah juga mulai menghadapi persoalan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemerintah daerah di beberapa wilayah telah menyalurkan bantuan air bersih sebagai respons terhadap laporan warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak musim kemarau mulai terasa langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyalurkan sebanyak 26 ton air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut menyasar warga di sejumlah kawasan permukiman di Kelurahan Batu IX. BPBD menerima permintaan bantuan pada Rabu (2/9/2026) dari Ketua RT 02/RW 04 setelah warga mengalami keterbatasan pasokan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang Yamin mengatakan kekeringan membuat masyarakat di beberapa kawasan perumahan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. “Permintaan disampaikan menyusul kondisi kekeringan yang menyebabkan masyarakat di sejumlah kawasan perumahan mengalami keterbatasan ketersediaan air bersih,” kata Yamin, Kamis malam.
Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di Perumahan Nusa Indah, Perumahan Bagindo, Perumahan Tinur Indah, dan Perumahan Zasya. BPBD memperkirakan sekitar 400 kepala keluarga menerima layanan distribusi air tersebut. Petugas menyalurkan air sejak Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Total bantuan yang diberikan mencapai 26 ton air bersih.
Petugas BPBD berkoordinasi dengan ketua RT dalam menentukan rumah warga yang membutuhkan pasokan air. Pemerintah menggunakan mobil tangki untuk membawa air dari PDAM Tirta Kepri di Sungai Pulai menuju kawasan permukiman. Pola distribusi tersebut memungkinkan bantuan menjangkau warga yang mengalami keterbatasan sumber air. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi lapangan untuk menentukan kebutuhan bantuan berikutnya.
“Pendistribusian air bersih merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan,” ujar Yamin.
BPBD Tanjungpinang akan melanjutkan pemantauan apabila kondisi kekeringan masih memengaruhi ketersediaan air masyarakat. Pemerintah daerah juga meminta warga menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air dapat segera melaporkan kondisi tersebut kepada perangkat wilayah. Pemerintah berharap laporan yang cepat dapat mempercepat penanganan di lapangan.
Kekeringan di Pulau Jawa
Kondisi serupa terjadi di Pulau Jawa. Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. BPBD Ponorogo mencatat sebanyak 342 warga di dua desa menerima bantuan air selama periode kemarau. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air.
Kepala BPBD Ponorogo Masun mengatakan dua wilayah terdampak berada di Dukuh Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, serta Dukuh Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Sebanyak 189 jiwa di Dukuh Dungus mengalami dampak kekeringan. Sementara itu, warga terdampak di Dukuh Munggur mencapai 153 jiwa.
“Warga terdampak di Dukuh Dungus sebanyak 189 jiwa, sedangkan di Dukuh Munggur sebanyak 153 jiwa,” kata Masun di Ponorogo, Kamis.
BPBD bersama sejumlah mitra telah mendistribusikan total 31 ribu liter air bersih ke dua wilayah tersebut. Desa Karangpatihan menerima 18 ribu liter air sejak akhir Juli hingga 31 Agustus. Sementara itu, Desa Munggu memperoleh 13 ribu liter air dalam periode yang sama. Pemerintah daerah menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan warga di masing-masing wilayah.
Selain dua desa tersebut, BPBD Ponorogo juga menerima laporan mengenai potensi kekeringan dari sejumlah wilayah lain. Petugas masih melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan tingkat kebutuhan dan jenis bantuan yang paling sesuai. Di Desa Wates, misalnya, pemerintah menerima usulan penyediaan tempat penampungan air. Sumber air dari sumur bor yang tersedia di wilayah tersebut masih dapat memenuhi pasokan sehingga pemerintah mengarahkan bantuan pada sarana penampungan.
Sementara itu, laporan kekeringan dari Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, masih menjalani proses verifikasi. Pemerintah akan menentukan langkah penanganan setelah memperoleh hasil asesmen di lapangan. BPBD juga telah menyiapkan tandon dan jeriken untuk mendukung distribusi air. Selain itu, BPBD menggandeng PMI dan berbagai pihak lain agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat.
“Kami siap dari sisi sarana maupun distribusi agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” ujar Masun.
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, juga mengambil langkah serupa untuk menghadapi kemungkinan meluasnya dampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Kudus menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat. Pemerintah menyiapkan hampir 37 armada truk tangki untuk mendukung pelayanan di wilayah yang mengalami kekurangan air.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan armada tersebut berasal dari berbagai unsur. BPBD, PDAM, TNI, serta sejumlah perusahaan swasta ikut memberikan dukungan dalam penyediaan kendaraan dan pasokan air. “Puluhan armada tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PDAM, TNI, hingga dukungan sejumlah perusahaan swasta di Kabupaten Kudus. Armada truk tangki itu untuk pendistribusian air bersih kepada warga terdampak kemarau,” kata Sam’ani.
Sejumlah perusahaan di Kudus juga menyediakan depo air untuk memperkuat cadangan pasokan. Perusahaan rokok dan sektor industri lainnya ikut memberikan dukungan dalam penanganan kondisi tersebut. “Insya Allah stok air cukup. Baik itu depo yang ada di PKPLH, yang ada di perusahaan itu, baik Djarum, Nojorono, Pura, maupun Sukun, dan pabrik kertas yang lain,” ujarnya.
Menurut Sam’ani, keberadaan armada tersebut tidak hanya mendukung penyaluran air bersih. Pemerintah juga dapat menggunakannya untuk merespons potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau. Pemkab Kudus telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah juga memperkuat sarana penanggulangan kebakaran serta sistem peringatan dini.
Koordinasi antara organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi vertikal terus pemerintah tingkatkan. Langkah tersebut bertujuan agar setiap laporan mengenai kekeringan maupun kebakaran dapat segera memperoleh respons. Pemerintah juga mengajak masyarakat berperan dalam menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk menghadapi kemarau panjang.
Selain langkah teknis, Pemkab Kudus juga berencana melaksanakan salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar bersama masyarakat. Pemerintah berharap hujan segera turun sehingga tekanan akibat musim kemarau dapat berkurang. Sam’ani juga mengharapkan kerja sama antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, dan masyarakat terus berjalan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menghadapi kekeringan sekaligus risiko kebakaran selama musim kemarau.
Teknologi untuk Atasi Krisis Air
Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mencoba pendekatan berbeda dalam menghadapi keterbatasan air. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi pengolahan air atau water treatment untuk menyediakan air layak minum bagi masyarakat. Teknologi tersebut menjadi salah satu alternatif di tengah meningkatnya kebutuhan air akibat kemarau dan ancaman kebakaran hutan serta lahan.
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengapresiasi dukungan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar yang menghadirkan teknologi pengolahan air di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. Teknologi tersebut dapat mengolah air sungai menjadi air layak minum. Dengan metode tersebut, masyarakat tidak perlu melalui proses memasak sebelum menggunakan air hasil pengolahan.
“Ini luar biasa. Pak Kapolda Kalbar beserta jajaran bukan hanya hadir dalam pemadaman karhutla, tetapi juga memikirkan kebutuhan masyarakat setelah bencana, termasuk persoalan air minum,” kata Sujiwo.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap teknologi tersebut dapat digunakan di wilayah lain yang mengalami kesulitan memperoleh air minum. Pemerintah juga tengah mengidentifikasi sejumlah sumber air potensial untuk memperkuat pasokan. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan PT Alas Kusuma, Bukit Tokok di Kecamatan Sungai Ambawang, serta Desa Bemban di Kecamatan Kubu.
Upaya mencari sumber baru menjadi penting karena pasokan air dari Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, mulai terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mencari sumber yang lebih dekat dengan wilayah masyarakat yang membutuhkan. “Kalau suplai dari Anjungan selama ini sudah ‘close’, kalaupun ada harganya bisa mencapai Rp4 juta lebih dan suplai maksimal hanya sekitar tiga tangki dalam seminggu,” ujar Sujiwo.
Kebutuhan air di Kubu Raya sendiri tergolong tinggi. Pemerintah daerah memperkirakan masyarakat membutuhkan sekitar 15 hingga 20 tangki air setiap hari. Ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan membuat pencarian sumber air alternatif menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah juga perlu memastikan sumber tersebut dapat menopang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Sujiwo menilai penanganan krisis air membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena kekeringan berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah, TNI, Polri, relawan, sektor swasta, dan masyarakat terus bekerja sama untuk menghadapi situasi tersebut.
“Polri, TNI, relawan, swasta, dan pemerintah selalu hadir. Saya melihat langsung bagaimana mereka siang malam berjibaku membantu masyarakat,” kata Sujiwo.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa dampak El Nino tidak hanya menjadi persoalan sektor pangan. Kekeringan juga dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko kebakaran, serta menekan aktivitas masyarakat di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah perlu menjalankan langkah antisipasi secara terpadu, mulai dari pemetaan kondisi pangan, penguatan stok, distribusi air, hingga pencarian sumber air alternatif.
Penghitungan ulang ketahanan pangan yang dilakukan Kemenko Bidang Pangan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai kondisi setiap komoditas dan wilayah agar kebijakan dapat bergerak lebih cepat. Di tingkat daerah, distribusi air dan pemanfaatan teknologi pengolahan air menjadi contoh respons langsung terhadap dampak kemarau.
Dengan perkiraan El Nino yang dapat berlangsung hingga sekitar Mei 2027, pemerintah masih memiliki tantangan panjang untuk menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, serta masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan setiap langkah antisipasi berjalan berdasarkan data dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan persiapan yang lebih matang, dampak kemarau panjang diharapkan dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
