Megasora.com – Jakarta, Wacana pengalihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) menuju bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap model bisnis BPD yang selama ini mengandalkan payroll ASN sebagai salah satu sumber dana murah.
Bagi BPD, rekening payroll tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran gaji kepada ASN. Dana yang masuk melalui rekening tersebut juga menjadi bagian dari sumber dana pihak ketiga yang dapat dikelola bank untuk mendukung penyaluran kredit kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga berbagai sektor produktif di daerah.
Kondisi itu membuat rencana pemindahan payroll dinilai memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar perpindahan rekening. Berkurangnya dana payroll dapat memengaruhi likuiditas, kemampuan intermediasi, hingga hubungan BPD dengan nasabah kredit yang sebelumnya menggunakan fasilitas pemotongan angsuran melalui rekening gaji.
Ketua Sekawan Bank Jakarta, Reksa Ardiansyah, mengatakan BPD memiliki karakteristik bisnis yang tidak sepenuhnya sama dengan bank nasional. Menurutnya, kedekatan BPD dengan masyarakat daerah membuat bank tersebut mampu menyesuaikan produk pembiayaan dengan kebutuhan ekonomi di masing-masing wilayah.
“BPD memiliki pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Reksa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia, Kamis (3/9/2026).
Menurut Reksa, hilangnya sebagian payroll ASN dapat mengurangi ruang gerak BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memengaruhi kemampuan bank daerah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang selama ini menjadi salah satu segmen utama BPD.
Dampak Mulai Terasa di Bali
Kekhawatiran mengenai dampak pemindahan payroll bukan hanya sebatas proyeksi. Federasi Serikat BPD Seluruh Indonesia menyebut konsekuensi kebijakan tersebut mulai terlihat di Bali setelah sejumlah instansi vertikal mengalihkan pembayaran gaji ASN dari BPD ke bank Himbara.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat BPD Seluruh Indonesia, I Made Yogi Pradnya Sugiartana, mengungkapkan terdapat sedikitnya dua instansi yang telah melakukan perpindahan rekening payroll. Keduanya terdiri atas rumah sakit umum yang berada di bawah Kementerian Kesehatan dan sebuah politeknik.
Perpindahan tersebut menimbulkan persoalan baru bagi BPD karena rekening penerimaan gaji ASN tidak lagi berada di bank daerah. Akibatnya, bank mengalami kesulitan untuk menjalankan mekanisme pemotongan angsuran kredit secara otomatis bagi ASN yang sebelumnya menggunakan rekening payroll sebagai sumber pembayaran cicilan.
Nilai payroll dari dua instansi tersebut mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Sementara itu, total pembayaran gaji ASN dari kedua instansi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp8 miliar setiap bulan.
Di sisi lain, nilai portofolio kredit yang berkaitan dengan instansi tersebut berada di kisaran Rp300 miliar. Sebelum rekening payroll berpindah, BPD dapat melakukan pemotongan angsuran secara langsung dari rekening gaji ASN dengan nilai sekitar Rp228 juta setiap bulan.
Perubahan tersebut kini menimbulkan persoalan dalam proses pembayaran cicilan. “Dampaknya sudah kami rasakan karena pada bulan ini kami mengalami kesulitan melakukan pemotongan angsuran setelah payroll berpindah,” ujar Yogi.
Kasus di Bali tersebut memberikan gambaran bahwa perubahan bank penyalur gaji dapat membawa konsekuensi terhadap hubungan antara payroll dan fasilitas kredit. Bagi BPD, rekening payroll selama ini tidak hanya menghasilkan dana pihak ketiga, tetapi juga membantu menjaga kelancaran pembayaran kredit nasabah.
Dana Murah dan Ancaman Kenaikan NPL
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah potensi berkurangnya sumber dana murah BPD. Presiden Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia, Alex Sandra, menilai perpindahan rekening payroll dapat mengurangi dana yang selama ini berada dalam pengelolaan bank daerah.
Dana murah memiliki peran penting dalam struktur pendanaan perbankan karena dapat membantu bank menjaga biaya dana tetap kompetitif. Jika dana tersebut berkurang secara signifikan, BPD berpotensi menghadapi peningkatan biaya penghimpunan dana untuk mempertahankan kapasitas likuiditasnya.
Dampaknya kemudian dapat menjalar ke sisi penyaluran kredit. Federasi mencatat, pada sejumlah BPD terdapat sektor tertentu yang menyumbang sekitar 40 hingga 70 persen dari keseluruhan portofolio kredit. Kondisi itu membuat perubahan sumber pendanaan perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kemampuan bank mempertahankan ekspansi pembiayaan.
Alex memperkirakan dampaknya dapat semakin besar apabila kebijakan pemindahan payroll meluas ke berbagai kementerian maupun instansi pemerintah lainnya. Dalam skenario tersebut, aset sejumlah BPD diperkirakan berpotensi mengalami penurunan sekitar 40 hingga 50 persen.
Federasi bahkan memperkirakan terdapat potensi dana yang terdampak hingga sekitar Rp20 triliun pada salah satu BPD dan sekitar Rp21 triliun pada BPD lainnya. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa payroll ASN memiliki posisi strategis dalam struktur bisnis sejumlah bank daerah.
Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Jatim, Sigit Muharyanto, juga menyoroti dampak pemindahan rekening terhadap pembayaran kredit ASN. Menurutnya, perubahan rekening penerimaan gaji dapat membuat mekanisme pembayaran angsuran yang sebelumnya berjalan otomatis menjadi lebih sulit.
“Ketika gaji ASN berpindah ke Himbara, pembayaran angsuran akan lebih sulit sehingga NPL berpotensi meningkat,” ujar Sigit.
Kenaikan Non-Performing Loan (NPL) dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan bagi kesehatan keuangan bank. Ketika kualitas kredit memburuk, bank perlu menyiapkan pencadangan kerugian kredit atau CKPN dalam jumlah lebih besar. Kondisi tersebut berpotensi menekan laba dan membatasi ruang BPD untuk memperluas penyaluran kredit.
Ancaman bagi Dividen Daerah
Dampak pemindahan payroll juga dapat meluas hingga ke pemerintah daerah. Sebagai badan usaha milik daerah, BPD memiliki peran dalam memberikan kontribusi keuangan melalui pembagian dividen kepada pemegang saham, yang sebagian besar merupakan pemerintah daerah.
Jika kinerja BPD mengalami tekanan akibat berkurangnya dana murah, meningkatnya biaya dana, atau memburuknya kualitas kredit, kemampuan bank menghasilkan laba juga dapat ikut terpengaruh. Penurunan laba pada akhirnya berpotensi mengurangi dividen yang diterima pemerintah daerah.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menilai persoalan payroll ASN perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, keberadaan payroll di BPD memiliki kaitan dengan keberlangsungan bisnis bank daerah sekaligus kapasitas pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan.
“Kalau keuntungan bank daerah turun, tentu dividen yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi turun. Padahal, sekarang ini daerah sedang membutuhkan penguatan PAD,” kata Aher.
Dengan demikian, kebijakan mengenai bank penyalur gaji ASN tidak hanya menyangkut pilihan institusi perbankan tempat ASN menerima penghasilan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan ekosistem keuangan daerah yang melibatkan bank, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan debitur.
Kinerja BPD Masih Relatif Solid
Di tengah kekhawatiran tersebut, kondisi industri BPD secara umum masih menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Maret 2026, total aset BPD tercatat mencapai Rp1.036,51 triliun.
Nilai tersebut tumbuh 3,20 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, penyaluran kredit BPD mencapai Rp656,87 triliun dengan pertumbuhan 1,59 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD mencapai Rp782,04 triliun atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan. Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 26,19 persen.
OJK juga mencatat NPL gross BPD berada pada level 3,26 persen, sedangkan NPL net mencapai 1,27 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa BPD masih memiliki kapasitas permodalan yang cukup kuat untuk menjalankan kegiatan intermediasi perbankan.
OJK sendiri telah menjalankan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur industri BPD, meningkatkan kemampuan digital, serta memperbesar kontribusi bank daerah terhadap perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.
Karena itu, polemik mengenai payroll ASN menjadi bagian dari tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam agenda penguatan BPD. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap struktur pendanaan, penyaluran kredit, pembayaran angsuran, hingga kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah.
Pada saat yang sama, upaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran gaji ASN tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan keberadaan BPD sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Keseimbangan antara efisiensi pengelolaan payroll dan keberlanjutan fungsi strategis bank daerah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.
