Megasora.com – Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebutuhan program di tingkat daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan pemda menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan MBG. Menurutnya, kepala daerah memiliki kapasitas untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama program berjalan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pangan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis.
Sudaryono menilai dukungan pemerintah daerah tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Karena itu, BGN membuka ruang kerja sama yang lebih erat dengan seluruh pemda agar setiap kendala di lapangan dapat memperoleh solusi secara terpadu.
Menurut dia, sinergi antara BGN dan pemda juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Koordinasi yang berjalan baik memungkinkan setiap pihak menjalankan tugas sesuai kewenangan sekaligus mempercepat respons ketika terdapat persoalan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan MBG.
BGN turut memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang selama ini aktif mendukung program tersebut. Dukungan itu antara lain terlihat melalui keterlibatan perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, dalam membantu menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di lapangan.
Sudaryono menegaskan BGN siap membangun kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat. Selain pemerintah daerah, kerja sama juga mencakup masyarakat, sekolah, orang tua siswa, serta pihak lain yang memiliki peran dalam memastikan penerima manfaat memperoleh makanan bergizi secara aman dan berkualitas.
Ia berharap koordinasi yang semakin kuat dapat menciptakan pola penanganan masalah yang lebih cepat dan terukur. Dengan dukungan berbagai pihak, BGN ingin memastikan program MBG tidak hanya menjangkau penerima manfaat, tetapi juga memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kualitas pangan yang diperlukan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan MBG. Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki sejumlah peran yang dapat membantu program berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
“Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,” ujar Tito.
Tito menjelaskan keterlibatan perangkat daerah perlu berjalan secara terkoordinasi agar dukungan terhadap MBG tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Setiap organisasi perangkat daerah dapat mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan program memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh.
Dinas Pendidikan, misalnya, dapat membantu memastikan akurasi data penerima manfaat di satuan pendidikan. Data yang tepat akan membantu pelaksana program menentukan sasaran penerima MBG secara lebih akurat sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam aspek pengawasan kesehatan dan kebersihan. Pengawasan tersebut mencakup kondisi higienis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu unit penting dalam penyediaan makanan untuk penerima manfaat.
“Kemudian yang lainnya ya, otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat, kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada,” kata Tito.
Pembagian peran tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBG di daerah. Koordinasi lintas sektor dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan secara lebih komprehensif, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga aspek kesehatan dan kebersihan makanan.
Penguatan koordinasi juga dapat membantu pemerintah merespons persoalan secara lebih cepat ketika muncul laporan dari masyarakat. BGN dan pemda dapat membangun mekanisme komunikasi yang efektif sehingga informasi dari lapangan segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.
Program MBG sendiri membutuhkan dukungan banyak pihak karena pelaksanaannya mencakup berbagai sektor. Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, program tersebut juga menuntut perhatian terhadap keamanan pangan, distribusi, kebersihan, ketepatan sasaran, serta pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan.
Karena itu, BGN mendorong kepala daerah dan seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga komunikasi dengan pelaksana MBG di wilayah masing-masing. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan berbagai persoalan memperoleh penanganan sesuai prosedur.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara BGN, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan semakin tertib dan efektif. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil koordinasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Sinergi tersebut pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. BGN dan pemerintah daerah perlu memastikan setiap proses berjalan dengan mengutamakan kepentingan penerima manfaat, kualitas makanan, keamanan pangan, serta keberlanjutan program di daerah.
