Megasora.com – Jakarta, Sebanyak tujuh fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengalami pembakaran oleh massa pada Selasa (11/8) malam. Aksi tersebut diduga berkaitan dengan ketidakpuasan sejumlah warga terhadap proses pembagian dana desa tahap pertama tahun 2026.
Peristiwa itu berlangsung di kawasan Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Selasa sekitar pukul 18.45 WIT. Kericuhan bermula setelah sekelompok massa mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) yang berada di wilayah tersebut.
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengatakan massa mulai bergerak menuju Kantor PMK sekitar pukul 17.40 WIT. Kedatangan massa terjadi setelah proses penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026 berlangsung.
Mengetahui adanya pergerakan massa, Bupati Puncak Elvis Tabuni kemudian mendatangi Kantor PMK. Bupati berusaha berdialog dengan warga untuk meredakan situasi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka persoalkan.
Namun, upaya komunikasi tersebut belum mampu meredakan ketegangan. Massa tetap menunjukkan ketidakpuasan hingga situasi berkembang menjadi aksi anarkis dan berujung pada pembakaran Kantor PMK sekitar pukul 18.45 WIT.
“Sekitar pukul 18.45 WIT, massa aksi tidak puas sehingga melakukan aksi pembakaran Kantor PMK,” kata Domingos, Selasa malam.
Setelah Kantor PMK terbakar, aksi kemudian meluas ke sejumlah gedung pemerintahan lain di kawasan Ilaga. Polisi mencatat sedikitnya tujuh kantor pemerintah menjadi sasaran pembakaran dalam kejadian tersebut.
Gedung yang mengalami kerusakan akibat aksi itu meliputi Kantor PMK, Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.
Selain membakar sejumlah bangunan pemerintahan, massa juga membakar satu kendaraan dinas milik Dinas Ketahanan Pangan. Kendaraan roda empat tersebut saat kejadian tengah terparkir di halaman Kantor Bupati Puncak.
“Selain itu 1 unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di dalam halaman Kantor Bupati,” ujar Domingos.
Polisi menduga aksi tersebut berkaitan erat dengan persoalan pembagian dana desa tahap pertama pada 2026. Ketidakpuasan terhadap proses penyaluran dana tersebut kemudian berkembang menjadi aksi massa yang berujung pada perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah.
Untuk mengantisipasi meluasnya gangguan keamanan, aparat gabungan langsung meningkatkan pengamanan di sejumlah titik strategis. Personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama jajaran Kepolisian Sektor Ilaga disiagakan untuk menjaga situasi di wilayah tersebut.
Sejumlah personel ditempatkan di kawasan perempatan alun-alun, tepatnya di depan Markas Polsek Ilaga. Sementara itu, personel Satgas ODC lainnya berada di Komando Taktis (Kotis) untuk mendukung pengamanan apabila situasi kembali memanas.
Polisi juga memilih pendekatan persuasif untuk menghadapi massa. Sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama sejumlah tokoh masyarakat turun langsung memberikan imbauan agar warga menghentikan aksi dan meninggalkan lokasi.
Langkah tersebut dilakukan aparat untuk mencegah bentrokan serta menghindari munculnya aksi susulan. Polisi berupaya menjaga kondisi tetap terkendali sembari memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman.
Domingos mengatakan pendekatan bersama tokoh masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menurunkan ketegangan. Aparat mengajak massa membubarkan diri dan tidak meneruskan tindakan yang dapat mengganggu keamanan di wilayah Ilaga.
“Saat ini massa secara bertahap mulai meninggalkan lokasi dan situasi keamanan berangsur kondusif,” kata Domingos.
Polisi hingga kini terus memantau perkembangan situasi di Kabupaten Puncak. Pengamanan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan setelah aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintahan tersebut.
Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikan persoalan yang menjadi pemicu aksi mendapat penanganan secara tepat. Klarifikasi mengenai proses penyaluran dana desa menjadi salah satu hal penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Dengan massa yang mulai meninggalkan lokasi, aparat berharap kondisi keamanan di Ilaga semakin stabil. Polisi tetap meminta seluruh pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi serta jalur yang sesuai agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
