Megasuara.com – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan kewenangan tunggal penghitungan kerugian negara berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini memicu respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang langsung mengkaji dampaknya. Kebijakan tersebut berpotensi mengubah praktik penanganan perkara korupsi di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Putusan itu menegaskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara. Hakim konstitusi menyatakan kewenangan tersebut sesuai amanat konstitusi. Lembaga tersebut dinilai memiliki mandat audit keuangan negara secara independen.
Permohonan uji materi diajukan oleh dua mahasiswa. Mereka menilai aturan sebelumnya menimbulkan multitafsir kewenangan. Mahkamah menolak seluruh permohonan tersebut. Hakim menilai aturan yang ada sudah jelas secara hukum. Penegasan kewenangan dinilai penting untuk kepastian hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi merespons putusan tersebut secara hati-hati. Lembaga itu segera mempelajari dampak terhadap proses penyidikan. KPK sebelumnya kerap menghitung kerugian negara secara mandiri. Praktik tersebut juga sering digunakan dalam proses persidangan.
Juru bicara KPK menyatakan pihaknya akan meninjau aspek teknis. Kajian itu fokus pada fungsi akuntansi forensik internal. KPK ingin memastikan tidak ada celah hukum dalam penanganan perkara. Lembaga tersebut juga akan menyesuaikan prosedur jika diperlukan.
Selama ini KPK bekerja sama dengan berbagai lembaga. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sering membantu perhitungan kerugian. Hasil perhitungan tersebut juga pernah dinyatakan sah oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik multi-lembaga sebelumnya.
Sejumlah pihak menilai putusan ini membawa dampak besar. Penegak hukum harus menyesuaikan mekanisme pembuktian perkara korupsi. Audit kerugian negara kini harus merujuk pada BPK. Langkah ini diharapkan menghindari tumpang tindih kewenangan.
Di sisi lain, perubahan ini berpotensi memperlambat proses hukum. Penanganan perkara bisa bergantung pada hasil audit BPK. Namun, kepastian hukum dianggap sebagai keuntungan utama. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan segera beradaptasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional. Kejelasan kewenangan dinilai memperkuat akuntabilitas keuangan negara. Semua pihak kini menunggu langkah lanjutan dari lembaga penegak hukum.
