Megasuara.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Langkah terbaru terlihat dari pemeriksaan sejumlah pelaku usaha swasta yang diduga mengetahui proses penyaluran kredit bermasalah hingga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). Penyidik memanggil dua pengusaha untuk dimintai keterangan terkait dugaan kredit macet yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut. Fokus utama pemeriksaan mengarah pada penggunaan dana kredit dan dugaan penyimpangan dalam proses pencairan pembiayaan ekspor.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedua saksi hadir secara kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. Menurutnya, KPK sedang mendalami aliran penggunaan dana kredit yang diduga tidak sesuai dengan proposal awal pengajuan pembiayaan.
“Keterangan para saksi dibutuhkan untuk menelusuri proses kredit macet serta kemungkinan adanya penyimpangan penggunaan dana,” ujar Budi dalam keterangannya kepada wartawan.
Dua saksi yang diperiksa berasal dari kalangan pengusaha nasional. Penyidik menggali informasi mengenai hubungan bisnis, proses pengajuan kredit, hingga kemungkinan adanya penggunaan dana di luar kebutuhan usaha yang diajukan kepada LPEI. KPK juga memeriksa dokumen transaksi dan pola pencairan kredit yang dinilai tidak wajar.
Kasus ini menjadi perhatian besar karena nilai kerugian negara yang muncul diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, KPK menduga terdapat sejumlah debitur yang menerima fasilitas kredit namun tidak memakai dana tersebut sesuai tujuan awal. Sebagian dana bahkan diduga dialihkan ke sektor usaha lain yang tidak tercantum dalam proposal pembiayaan.
Penyidik menemukan indikasi praktik side streaming atau pengalihan penggunaan dana kredit. Dalam praktik tersebut, dana yang seharusnya dipakai untuk mendukung kegiatan ekspor justru digunakan untuk investasi lain di luar bidang usaha utama perusahaan penerima kredit. Kondisi itu menyebabkan pembayaran kredit tersendat dan memunculkan kredit macet dalam jumlah besar.
Selain menelusuri penggunaan dana, KPK juga mendalami dugaan manipulasi dokumen dalam proses pencairan kredit. Penyidik menduga terdapat kontrak kerja, purchase order, dan invoice yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dokumen tersebut diduga dipakai sebagai syarat administrasi agar fasilitas pembiayaan tetap bisa dicairkan.
Kasus dugaan korupsi di LPEI sebenarnya mulai diselidiki sejak 2024. Sejak saat itu, KPK memeriksa sejumlah pejabat internal lembaga pembiayaan negara tersebut serta pihak perusahaan swasta yang menerima kredit. Penyidik menduga terdapat pelanggaran prosedur dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada beberapa perusahaan.
Dalam perkembangan sebelumnya, KPK menetapkan beberapa tersangka yang berasal dari unsur direksi LPEI dan pihak debitur swasta. Para tersangka diduga terlibat dalam proses pemberian kredit kepada perusahaan yang secara finansial dinilai tidak layak menerima pembiayaan.
KPK menilai terdapat indikasi kelalaian serius dalam proses analisis kredit. Pihak internal lembaga pembiayaan diduga tetap menyetujui pencairan dana meskipun analis risiko telah memberikan catatan mengenai kondisi perusahaan debitur. Dugaan itulah yang kini menjadi salah satu fokus utama penyidikan.
Selain itu, penyidik mendalami kemungkinan adanya kerja sama antara pihak internal lembaga pembiayaan dan perusahaan penerima kredit. Dugaan kolusi muncul karena beberapa fasilitas pembiayaan tetap cair walaupun dokumen pendukung dinilai tidak memenuhi syarat.
Menurut informasi yang dihimpun, total nilai fasilitas kredit bermasalah dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp11 triliun. Angka tersebut berasal dari sejumlah perusahaan debitur yang kini masuk dalam penyelidikan KPK. Sebagian kredit bahkan telah masuk kategori gagal bayar selama beberapa tahun terakhir.
Kasus LPEI menjadi sorotan karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan ekspor nasional. Pemerintah membentuk LPEI untuk membantu pelaku usaha Indonesia memperluas pasar internasional melalui dukungan pembiayaan dan penjaminan ekspor.
Pengamat ekonomi menilai dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan dunia usaha. Jika praktik tersebut terbukti terjadi secara sistematis, kondisi itu bisa memengaruhi efektivitas program pembiayaan negara bagi sektor ekspor nasional.
Di sisi lain, KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan dan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi yang telah dilakukan. Penyidik membuka kemungkinan memanggil pihak lain yang dianggap mengetahui aliran dana maupun proses persetujuan kredit.
KPK juga bekerja sama dengan auditor negara untuk menghitung besaran kerugian negara secara rinci. Hasil audit akan dipakai sebagai bagian dari alat bukti dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Sejumlah kalangan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lembaga pembiayaan negara. Mereka menilai penguatan sistem verifikasi dan audit internal penting dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Di tengah proses penyidikan yang terus berkembang, publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap para pengusaha swasta diperkirakan menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri pola penyaluran kredit dan aliran dana yang diduga bermasalah.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana negara membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi tinggi. Ketika proses pemberian kredit tidak berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, risiko kerugian negara dan terganggunya stabilitas sektor pembiayaan nasional menjadi semakin besar.
Sementara itu, KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. Lembaga antirasuah tersebut memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam penyimpangan penyaluran kredit akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
