Megasora.com – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pihak berwenang mengusut secara menyeluruh dugaan keracunan yang dialami ratusan santri setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, Jawa Timur.
Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menegaskan bahwa pengelola SPPG harus bertanggung jawab atas keamanan makanan yang mereka sajikan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kelalaian dalam penyediaan makanan bagi anak-anak tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele.
“Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi,” kata Zulhas dalam keterangan resmi pada Jumat (4/9/2026).
Ia menekankan bahwa pelaksanaan program MBG harus mengikuti standar keamanan dan pengawasan yang ketat. Setiap pihak yang terlibat, terutama pengelola dapur SPPG, memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman serta memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Zulhas menilai aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena program tersebut menyasar anak-anak. Karena itu, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
Selain meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus di Sidoarjo, Zulhas juga mengingatkan agar penanganan insiden keracunan tidak berhenti pada pemberian sanksi administratif. Pemerintah perlu melihat lebih jauh apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera,” tegasnya.
Menurut Zulhas, penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan seluruh pengelola SPPG memahami besarnya tanggung jawab dalam menjalankan program MBG. Tugas pengelola dapur tidak hanya memasak dan mendistribusikan makanan, tetapi juga memastikan seluruh hidangan berada dalam kondisi aman sebelum dikonsumsi.
Ia mengatakan keamanan makanan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG. Dengan demikian, program pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan persoalan baru yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Zulhas juga menyatakan bahwa pemerintah akan menjadikan kejadian di Sidoarjo sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan prosedur keamanan pangan yang lebih disiplin dan konsisten.
Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi setelah lebih dari 500 orang menyantap makanan MBG yang berasal dari SPPG Kalitengah. Para korban kemudian mendapat penanganan dari pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan tenaga kesehatan.
Setelah muncul laporan mengenai dugaan keracunan, BGN mengambil langkah dengan menghentikan sementara kegiatan operasional SPPG Kalitengah. Penghentian tersebut dilakukan sembari menunggu proses pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian serta memastikan langkah penanganan yang tepat.
Pemerintah daerah dan petugas kesehatan juga bergerak menangani warga yang mengalami keluhan kesehatan. Penanganan terhadap para korban menjadi langkah awal, sementara proses pemeriksaan terhadap penyelenggara makanan terus dilakukan untuk mengungkap faktor yang memicu kejadian tersebut.
Zulhas berharap pemeriksaan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab insiden tersebut sekaligus menentukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kelalaian. Ia menilai hasil pemeriksaan harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya.
Menurut dia, kejadian semacam ini harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG. Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan setelah masalah terjadi, tetapi harus berjalan secara rutin untuk mencegah munculnya kasus serupa.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap SPPG menjalankan prosedur operasional sesuai ketentuan. Mulai dari pemilihan bahan pangan, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian harus mendapat pengawasan yang memadai.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, Zulhas berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan dengan mengutamakan keamanan dan kualitas makanan. Program tersebut, kata dia, harus memberikan manfaat bagi anak-anak tanpa mengorbankan aspek kesehatan dan keselamatan mereka.
Kasus SPPG Kalitengah menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada jumlah makanan yang tersalurkan. Kualitas, kebersihan, keamanan, dan tanggung jawab pengelola juga menjadi faktor utama yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan MBG.
