Megasora.com – Jakarta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat. Program tersebut terutama menyasar masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi agar tetap memiliki peluang mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. Program tersebut diarahkan untuk melahirkan talenta-talenta terbaik di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM yang memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan zaman.
Muzani menyampaikan pandangan tersebut ketika memberikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurut dia, berbagai program pendidikan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
“Konstitusi Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ujar Muzani dalam kesempatan tersebut.
Menurut Muzani, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak pendidikan tersebut dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.
Ia juga menilai pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap sektor pendidikan, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah menghadirkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk mendorong kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.
Muzani mengingatkan bahwa konstitusi telah memberikan arah mengenai sistem perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia perlu membangun perekonomian dengan mengedepankan kerja sama dan semangat kekeluargaan, bukan hanya mengandalkan mekanisme persaingan yang berpotensi memperlebar kesenjangan.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh membuat kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan modal semakin dominan, sementara masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas semakin sulit berkembang. Karena itu, penguatan koperasi menjadi salah satu cara untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Dalam pandangannya, koperasi dapat menjadi sarana untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam bidang ekonomi. Melalui kelembagaan koperasi yang dikelola secara sehat, transparan, dan profesional, masyarakat dapat memperoleh ruang yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan produktif.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” kata Muzani.
Ia menjelaskan koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai kelompok masyarakat. Petani, misalnya, dapat memperkuat posisi tawar dalam memasarkan hasil produksi. Nelayan juga dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas, sedangkan pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Menurut Muzani, keberadaan koperasi juga dapat membantu memperpendek jalur distribusi kebutuhan masyarakat. Rantai distribusi yang lebih efisien berpotensi memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen sekaligus meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat di tingkat lokal.
Karena itu, ia menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak cukup hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk. Pemerintah perlu memastikan koperasi tersebut mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.
Muzani menyebut peningkatan pendapatan anggota, tata kelola yang kuat, serta semakin besarnya kemandirian masyarakat menjadi sejumlah indikator penting dalam mengukur keberhasilan koperasi. Pengelolaan yang profesional juga menjadi faktor utama agar koperasi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi program administratif.
Di sisi lain, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar pada Jumat sebagai bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Forum tersebut menjadi momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja sekaligus mengevaluasi perjalanan pembangunan nasional.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato Presiden, pemerintah turut menampilkan video yang menggambarkan berbagai capaian kinerja selama pelaksanaan pemerintahan. Penyampaian capaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sidang Tahunan yang mempertemukan lembaga-lembaga negara dalam satu agenda kenegaraan.
Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun ini juga menjadi bagian dari refleksi perjalanan Indonesia dalam menjalankan pembangunan nasional. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen negara untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut menjadi landasan penting dalam melihat berbagai agenda pembangunan, termasuk perluasan akses pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kemandirian di tingkat desa dan kelurahan.
Muzani menilai upaya menghadirkan pendidikan yang merata dan ekonomi yang inklusif merupakan bagian penting dari cita-cita konstitusi. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan tidak hanya menghasilkan capaian secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui penguatan pendidikan dan ekonomi berbasis masyarakat, pemerintah diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari berbagai upaya tersebut dengan fokus yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Muzani menekankan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu mengambil peran agar berbagai program strategis dapat berjalan secara efektif serta memberikan hasil yang berkelanjutan.
Dengan demikian, penguatan sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan amanat konstitusi. Pendidikan yang mudah diakses dan ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
