Megasora.com – Jakarta, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI memastikan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 telah melalui persiapan secara menyeluruh. Agenda kenegaraan tersebut akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8). Setjen MPR mengoptimalkan koordinasi antarunit kerja agar seluruh tahapan acara berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan protokoler.
Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI Heri Herawan mengatakan pihaknya telah mengonsolidasikan seluruh unsur pendukung untuk memastikan agenda tahunan tersebut berjalan tanpa kendala. Menurut Heri, setiap unit kerja memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran persidangan, mulai dari aspek substansi, persidangan, protokoler, tata tempat, kesehatan, hingga pelayanan bagi para tamu negara.
“Untuk acara Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, seluruh unsur unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI sudah melaksanakan persiapan dengan matang,” ujar Heri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/8).
Dari aspek persidangan, Setjen MPR telah menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis yang berkaitan dengan jalannya sidang. Persiapan tersebut mencakup penyusunan alur acara, pengaturan agenda pidato Ketua MPR RI, hingga mekanisme pencatatan kehadiran seluruh anggota MPR RI. Tim terkait juga menata posisi tempat duduk anggota berdasarkan fraksi dan kelompok anggota agar pelaksanaan persidangan berlangsung tertib.
Setjen MPR turut memastikan aspek substansi pidato dalam agenda kenegaraan tersebut mendapat perhatian khusus. Biro Pengkajian Konstitusi menyiapkan bahan serta usulan materi pidato Presiden RI yang berkaitan dengan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Materi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI.
Selain persidangan dan substansi, aspek protokoler juga menjadi fokus utama persiapan. Biro Sekretariat Pimpinan menyiapkan skenario kedatangan dan penempatan para pejabat negara serta tamu kehormatan. Persiapan tersebut meliputi mekanisme penjemputan Presiden dan Wakil Presiden, pengaturan jalur kedatangan, hingga penempatan tamu sesuai dengan ketentuan tata protokol kenegaraan.
Pengaturan tempat duduk juga mencakup sejumlah tokoh penting yang menghadiri agenda tersebut. Setjen MPR menyiapkan posisi bagi Korps Diplomatik dan para duta besar negara sahabat, Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI periode sebelumnya, serta para pimpinan lembaga negara. Penataan tersebut bertujuan menjaga keteraturan sekaligus memberikan penghormatan sesuai kedudukan masing-masing tamu.
Tim protokoler juga menyiapkan sejumlah skenario untuk mendukung rangkaian acara di luar agenda utama persidangan. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan sesi foto bersama yang melibatkan para pejabat dan tamu kenegaraan. Setjen MPR mengatur alur pergerakan peserta agar sesi tersebut berlangsung efektif tanpa mengganggu susunan acara lainnya.
“Termasuk juga penyiapan skenario untuk sesi foto bersama,” kata Heri.
Kesiapan Setjen MPR juga mencakup aspek pelayanan kesehatan bagi para pejabat negara dan tamu undangan. Penyelenggara menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan medis selama rangkaian agenda berlangsung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh peserta memperoleh dukungan layanan yang memadai selama mengikuti kegiatan kenegaraan.
Untuk kebutuhan medis Presiden RI, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto menyiapkan fasilitas Mini Intensive Care Unit (Mini ICU) khusus. Sementara itu, Rumah Sakit Harapan Kita menyiapkan fasilitas serupa bagi Wakil Presiden RI serta Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Kesiapan fasilitas tersebut menunjukkan perhatian penyelenggara terhadap aspek keselamatan dan kesehatan para pejabat yang menghadiri acara.
Setjen MPR juga mengatur kebutuhan konsumsi bagi para tamu, khususnya tamu VVIP dan VIP. Pengelolaan konsumsi menjadi bagian dari rangkaian pelayanan yang membutuhkan koordinasi secara cermat karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan tamu kehormatan. Tim pelaksana memastikan kebutuhan tersebut berjalan sesuai standar pelayanan dalam kegiatan kenegaraan.
Menurut Heri, kesiapan teknis saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan agenda tersebut. Setiap unsur yang terlibat perlu menjalankan tugas secara disiplin dan menjaga komunikasi selama pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antarpihak menjadi kunci agar berbagai skenario yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana ketika persidangan berlangsung.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI memiliki posisi penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang bagi lembaga negara untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta perkembangan kinerja kepada masyarakat. Karena itu, penyelenggara perlu memastikan seluruh rangkaian acara mencerminkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan bertanggung jawab.
Heri berharap penyelenggaraan agenda kenegaraan tersebut tidak sekadar memenuhi rutinitas tahunan. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat perlu menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur negara. Persiapan yang matang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan persidangan secara tertib sekaligus memberikan pengalaman penyelenggaraan yang baik bagi seluruh peserta.
Dia menegaskan bahwa keberhasilan acara tidak hanya bergantung pada satu unit kerja. Seluruh unsur di lingkungan Setjen MPR perlu bekerja secara terpadu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan koordinasi yang kuat, setiap kebutuhan mulai dari persidangan, protokol, kesehatan, tata tempat, hingga pelayanan tamu dapat berjalan dalam satu rangkaian kerja yang terintegrasi.
“Harapannya, keberlangsungan seluruh agenda kenegaraan ini tidak hanya menjadi formalitas tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan profesionalisme dalam bekerja,” tutur Heri.
Persiapan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Setjen MPR dalam mendukung pelaksanaan agenda konstitusional secara optimal. Dengan kesiapan dari berbagai aspek, penyelenggara berharap Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Seluruh tahapan acara pun diharapkan mampu mencerminkan keseriusan lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di hadapan masyarakat.
