Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pengalokasian dana kepada setiap SPPG dirancang untuk menunjang operasional program MBG agar berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa angka yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi internal lembaga guna memastikan keakuratan data.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Khairul menjelaskan bahwa setiap SPPG memperoleh alokasi dana sekitar Rp500 juta. Namun, ia meluruskan bahwa nominal tersebut bukanlah anggaran harian, melainkan diperuntukkan bagi periode operasional selama dua belas hari. Klarifikasi ini disampaikan untuk mengoreksi pemberitaan sebelumnya yang keliru menyebutkan bahwa jumlah tersebut merupakan alokasi per hari.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa mekanisme penyaluran anggaran MBG dilakukan secara langsung oleh BGN kepada masing-masing SPPG tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Skema distribusi ini diterapkan guna memastikan proses pencairan dana berlangsung cepat, transparan, serta dapat segera dimanfaatkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
BGN juga menilai bahwa sistem penyaluran langsung ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dana yang dialokasikan tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional program, tetapi juga menciptakan kepastian pasar bagi produk pangan lokal yang menjadi bahan baku penyediaan makanan. Dengan demikian, program MBG turut mendorong peningkatan produksi sektor pertanian dan memperkuat posisi tawar petani di tingkat lokal.
Khairul menegaskan bahwa penyampaian klarifikasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga akurasi data dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa BGN berupaya secara konsisten menghadirkan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, serta transparan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Menurutnya, prinsip transparansi menjadi landasan utama dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis. Dengan keterbukaan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan dapat memahami secara utuh mekanisme pengelolaan serta alokasi anggaran program, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.
