Megasora.com – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, selesai paling lambat pada September atau Oktober 2026. JPO tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan publik dan mendapat julukan JPO “Love-Hate Relationship” karena lokasinya yang berdekatan dengan JPO integrasi.
Pramono mengatakan proses pembongkaran akan berlangsung dengan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar Jalan H.R. Rasuna Said. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengatur tahapan pekerjaan agar aktivitas pembongkaran tidak menimbulkan gangguan besar bagi kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.
“Pembongkaran rampung paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaannya akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said,” kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (10/8).
Sebelum menetapkan keputusan tersebut, Pramono meninjau secara langsung dua JPO yang berada dalam jarak berdekatan pada Minggu (9/8). Dari hasil peninjauan itu, ia memilih untuk menghapus salah satu JPO dan mengarahkan masyarakat menggunakan fasilitas penyeberangan yang terintegrasi dengan transportasi umum.
JPO yang akan dipertahankan merupakan fasilitas integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said serta Halte Transjakarta. Sementara itu, JPO lama yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk menyeberang akan masuk dalam rencana pembongkaran Pemprov DKI Jakarta.
Pramono menjelaskan kedua JPO tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni membantu pejalan kaki melintasi Jalan H.R. Rasuna Said. Namun, usia dan pihak yang membangun kedua fasilitas tersebut berbeda sehingga terdapat sejumlah perbedaan dari sisi fasilitas dan kelengkapan akses bagi pengguna.
“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” ujar Pramono.
Menurut Pemprov DKI Jakarta, JPO integrasi memiliki fasilitas yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jembatan tersebut menyediakan lift dan guiding block yang dapat membantu mobilitas penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat yang membutuhkan akses lebih mudah, termasuk lansia.
Kondisi berbeda terdapat pada JPO lama yang belum memiliki fasilitas aksesibilitas secara memadai. Perbedaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan fasilitas mana yang akan tetap digunakan masyarakat setelah proses pembongkaran berlangsung.
Pemprov DKI Jakarta sempat mempertimbangkan kemungkinan menghubungkan kedua JPO tersebut agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan keduanya. Namun, opsi tersebut tidak dipilih karena terdapat perbedaan ketinggian lantai antara kedua jembatan yang mencapai sekitar 75 sentimeter.
Perbedaan ketinggian tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dari sisi kenyamanan dan aksesibilitas. Kondisi itu juga berpotensi menyulitkan pengguna dengan keterbatasan mobilitas apabila pemerintah memaksakan pembangunan penghubung di antara kedua JPO.
“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” kata Pramono.
Keputusan pembongkaran muncul setelah Pramono menerima penjelasan teknis mengenai kondisi kedua fasilitas tersebut. Ia juga melihat secara langsung kondisi JPO dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menggunakan fasilitas penyeberangan di kawasan tersebut setiap hari.
Setelah JPO lama dibongkar, Pemprov DKI Jakarta akan memusatkan akses penyeberangan masyarakat melalui JPO integrasi. Pemerintah juga akan memastikan fasilitas yang tersedia pada jembatan tersebut dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian ialah lift. Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan lift berfungsi dengan baik agar penyandang disabilitas, lansia, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus tetap dapat menyeberang dengan aman dan nyaman.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menjelaskan pembongkaran belum dapat langsung dilakukan karena pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi. Salah satunya berkaitan dengan status dan pengelolaan aset JPO yang masuk dalam rencana pembongkaran.
Menurut Heru, pihaknya perlu menyelesaikan administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan melanjutkan tahapan pelelangan untuk menentukan pelaksana pekerjaan pembongkaran.
“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” ujar Heru.
Dengan durasi pekerjaan yang relatif singkat tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses pembongkaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah juga akan mengatur teknis pekerjaan agar aktivitas pembongkaran tidak menghambat pergerakan kendaraan di Jalan H.R. Rasuna Said.
Penataan dua JPO yang berdekatan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki sekaligus memperkuat integrasi antarmoda transportasi. Keberadaan JPO yang terhubung langsung dengan LRT dan Transjakarta diharapkan dapat memudahkan masyarakat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.
Selain mempertimbangkan fungsi utama jembatan, pemerintah juga menempatkan aspek aksesibilitas sebagai salah satu faktor penting dalam penataan fasilitas publik. Penyediaan lift, guiding block, serta akses yang lebih mudah menjadi bagian dari upaya menciptakan fasilitas transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat secara lebih inklusif.
Pembongkaran JPO lama nantinya juga akan mengubah pola masyarakat saat menyeberang Jalan H.R. Rasuna Said. Pengguna akan diarahkan menuju JPO integrasi yang memiliki koneksi dengan fasilitas transportasi umum di kawasan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan proses perubahan akses tersebut berjalan dengan baik. Sosialisasi kepada masyarakat dan pengaturan arus pejalan kaki menjadi bagian penting agar pengguna tidak mengalami kebingungan selama masa transisi maupun setelah pembongkaran selesai.
Pramono berharap penataan tersebut dapat menghasilkan fasilitas penyeberangan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Dengan hanya mengoptimalkan JPO yang memiliki fasilitas lebih lengkap, pemerintah juga dapat mengurangi keberadaan dua fasilitas dengan fungsi serupa di satu lokasi.
Rencana pembongkaran ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak hanya mempertimbangkan keberadaan infrastruktur, tetapi juga kebutuhan pengguna. Pemprov DKI Jakarta menilai fasilitas yang tersedia harus mampu mengikuti kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia.
Jika seluruh tahapan administrasi dan pelelangan berjalan sesuai rencana, pembongkaran JPO lama dapat segera masuk tahap pelaksanaan. Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut selesai paling lambat September atau Oktober 2026 dengan tetap menjaga kelancaran lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said.
