Megasora.com – Jakarta, Pemerintah akan memulai penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua secara nasional pada 17 Agustus 2026. Distribusi dilakukan sekaligus untuk alokasi Juli, Agustus, dan September, sehingga setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan dalam satu kali penyaluran.
Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah telah memberikan penugasan resmi kepada Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Penugasan tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada 30 Juli 2026 sebagai dasar pelaksanaan distribusi bantuan kepada masyarakat.
Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah menetapkan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Karena itu, kami menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada 33.244.408 penerima. Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 yang disalurkan dalam satu kali distribusi,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8/2026).
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa waktu penyaluran sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat saat suasana perayaan berlangsung.
“Penyaluran bantuan pangan akan dilakukan pada bulan Agustus bersamaan dengan peringatan 17 Agustus di seluruh wilayah Indonesia. Arahan dari Bapak Menko Perekonomian yang diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas menilai momentum ini sangat tepat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” kata Rachmi.
Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 agar mereka dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan selama peringatan kemerdekaan.
“Kami berharap masyarakat, khususnya kelompok desil 1 sampai 4, dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui bantuan pangan ini sehingga menjadi bagian dari kebahagiaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya, Bapanas juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu lokasi penyaluran bantuan. Langkah tersebut dinilai mampu mengoptimalkan fasilitas koperasi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bantuan.
“Apabila di suatu desa terdapat KDKMP yang memiliki gudang memadai, lokasi yang luas, dan mudah dijangkau oleh penerima manfaat, maka koperasi tersebut dapat digunakan sebagai titik penyaluran. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Rachmi.
Data penerima bantuan pada tahap kedua tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang diperbarui pada 10 Juli 2026. Penyempurnaan data tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Bapanas, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jumlah penerima bantuan masih sama seperti tahap pertama, yakni sebanyak 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Kami menggunakan DTSEN versi ketiga yang telah diperbarui oleh BPS pada 10 Juli 2026,” ungkapnya.
Menjelang distribusi, Bapanas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing. Persiapan meliputi pemeriksaan mutu beras, kesiapan karung, hingga kelancaran pengiriman ke seluruh titik distribusi.
“Bulog bersama dinas terkait di daerah diharapkan segera melakukan pengecekan kualitas dan jumlah beras yang akan disalurkan. Karena surat penugasan sudah diterbitkan, seluruh persiapan harus segera diselesaikan agar distribusi tidak mengalami hambatan,” ujar Rachmi.
Khusus wilayah Papua, Bapanas memberikan perhatian lebih mengingat tantangan transportasi dan kondisi geografis. Daerah-daerah terpencil diminta menjadi prioritas agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat waktu.
“Untuk Bulog wilayah Papua, kami meminta agar distribusi ke daerah-daerah terpencil segera diprioritaskan. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap kedua dapat mencapai target 100 persen,” tegasnya.
Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang mencakup alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau sekitar 33,14 juta keluarga penerima manfaat atau setara 99,7 persen dari target. Dalam pelaksanaan tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng kepada masyarakat.
Program bantuan pangan tahap kedua merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat, dengan masing-masing keluarga memperoleh 10 kilogram beras selama tiga bulan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp17,52 triliun.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, cakupan bantuan pangan pada 2026 mengalami peningkatan. Pada 2025, program tersebut hanya mencakup empat bulan penyaluran, yakni Juni-Juli serta Oktober-November. Sementara itu, sepanjang 2026 pemerintah merencanakan pelaksanaan bantuan pangan selama sedikitnya lima bulan alokasi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung daya beli masyarakat.
