Megasora.com – Jakarta, Kesepakatan pertahanan yang diteken Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Makkah pada 7 Agustus 2026 memunculkan pembacaan baru mengenai arah keamanan kawasan. Sejumlah pengamat melihat perjanjian tersebut sebagai sinyal bahwa negara-negara yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat (AS) mulai mempertimbangkan alternatif lain untuk memperkuat pertahanan mereka.
Pakta tersebut lahir di tengah meningkatnya perhatian terhadap kemampuan Washington dalam memberikan jaminan keamanan kepada para mitranya. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump justru memberikan respons positif terhadap kesepakatan yang melibatkan tiga negara tersebut.
Pada Minggu (16/8), Trump menyampaikan dukungannya melalui platform Truth Social. Ia menilai kerja sama pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dapat membantu negara-negara di kawasan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman.
“Saya sangat senang Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akhirnya menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah,” tulis Trump.
“Ini menunjukkan bahwa Timur Tengah mulai bersatu dan negara-negara akhirnya akan mampu mempertahankan diri dengan lebih baik.”
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Trump yang selama ini mendorong negara-negara sekutu dan mitra AS agar mengambil tanggung jawab lebih besar dalam urusan pertahanan. Trump berulang kali mengkritik ketergantungan negara-negara mitra terhadap kekuatan militer Washington dan meminta mereka meningkatkan kontribusi terhadap keamanan masing-masing.
Tekanan tersebut juga terlihat dalam kebijakan AS terhadap sekutu di berbagai kawasan. Dalam KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025, negara-negara anggota menyepakati peningkatan target belanja pertahanan dari sebelumnya 2 persen menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035. Kebijakan tersebut muncul setelah Trump berulang kali mendesak anggota NATO meningkatkan anggaran pertahanan.
Pada hari yang sama ketika memberikan tanggapan mengenai Pakta Makkah, Trump juga mengungkapkan rencana untuk mengurangi secara signifikan latihan militer bersama AS dan Korea Selatan. Ia mengaitkan keputusan itu dengan pertimbangan biaya serta hubungan yang menurutnya semakin baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Turki dalam Pakta Makkah dinilai menarik untuk diperhatikan. Betul Dogan-Akkas, asisten profesor hubungan internasional di Ankara University, mengatakan langkah Ankara tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara-negara Teluk untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka sendiri.
Menurut Dogan-Akkas, konflik dengan Iran telah memperlihatkan adanya keterbatasan dalam jaminan keamanan yang selama ini diharapkan dari Washington. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara kawasan untuk mencari pola kerja sama keamanan yang lebih beragam.
“Erdogan memberi sinyal kepada dunia dan negara-negara Teluk bahwa ia dapat mendukung terbentuknya sistem keamanan regional ketika kekuatan hegemon dunia tidak menjalankan perannya dengan baik,” kata Dogan-Akkas kepada Al Jazeera.
Namun, tidak semua analis melihat perkembangan tersebut sebagai tanda bahwa AS mulai meninggalkan Timur Tengah. Umer Karim, peneliti King Faisal Center for Islamic Research and Studies di Riyadh, menilai kehadiran Washington di kawasan masih memiliki posisi penting.
Menurut Karim, perubahan yang terjadi lebih menunjukkan keinginan negara-negara regional untuk memperbesar kapasitas mereka sendiri. Negara-negara tersebut dinilai ingin memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi ancaman keamanan tanpa sepenuhnya mengandalkan kekuatan militer AS.
“AS akan tetap berada di kawasan ini, tetapi mitra-mitra lokal kemungkinan akan meningkatkan kontribusi mereka sendiri dan bekerja lebih erat untuk menutup kekurangan akibat ketergantungan mereka terhadap AS,” ujar Karim.
Pandangan serupa disampaikan Mansoor Ahmed dari Australian National University. Ia melihat pemerintahan Trump memang tengah mendorong pengurangan keterlibatan AS secara bertahap sekaligus meminta negara-negara mitra mengambil porsi tanggung jawab pertahanan yang lebih besar.
Meski demikian, Ahmed menilai tidak tepat jika Pakta Makkah semata-mata dianggap sebagai produk dari kebijakan Trump. Menurutnya, pembentukan kerja sama tersebut lebih berkaitan dengan meningkatnya keraguan terhadap kemauan dan kapasitas AS dalam memberikan perlindungan kepada negara-negara Teluk ketika terjadi konflik.
Turki Ingin Perkuat Peran Keamanan Regional
Bagi Ankara, keterlibatan dalam Pakta Makkah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan nasional. Turki juga memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat citranya sebagai salah satu kekuatan yang mampu memainkan peran penting dalam arsitektur keamanan kawasan.
Dogan-Akkas menilai Turki ingin menunjukkan bahwa Ankara memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan keamanan kepada negara lain. Dengan demikian, Turki tidak hanya tampil sebagai negara yang mencari perlindungan dari kekuatan eksternal, tetapi juga sebagai pihak yang dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan regional.
Gokhan Ereli, pakar hubungan internasional dari Ibn Haldun University, melihat keputusan Ankara tersebut sebagai bagian dari keraguan yang telah lama berkembang dalam hubungan Turki dan Washington.
“Jika negara-negara Teluk khawatir payung keamanan AS memiliki banyak lubang, Ankara justru menduga payung itu sejak awal tidak pernah benar-benar menaunginya,” ujar Ereli.
Meski demikian, Ereli tidak menganggap langkah tersebut sebagai bentuk permusuhan terhadap AS. Menurut dia, Turki lebih berupaya mengurangi ketergantungan strategis terhadap Washington dengan membangun jaringan kerja sama keamanan yang lebih luas.
Belum Mampu Menggantikan AS
Pakta Makkah memiliki ketentuan yang cukup penting. Dalam kesepakatan tersebut, serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Rumusan itu mengingatkan pada prinsip pertahanan kolektif yang tercantum dalam Pasal 5 NATO.
Namun, penerapannya tidak serta-merta berarti seluruh anggota harus langsung terlibat dalam peperangan ketika salah satu negara menghadapi serangan. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menjelaskan bahwa negara yang menjadi sasaran serangan harus terlebih dahulu meminta bantuan dan menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan.
Bantuan tersebut dapat berbentuk pertukaran intelijen, dukungan logistik, maupun pengerahan pasukan. Dengan mekanisme tersebut, masing-masing negara masih memiliki ruang untuk menentukan bentuk dan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu konflik.
Mansoor Ahmed juga menilai setiap anggota kemungkinan tetap memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu, jenis, serta skala bantuan yang akan diberikan. Karena itu, Pakta Makkah tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan mekanisme pertahanan kolektif NATO.
Umer Karim menilai kesepakatan tersebut tetap memberikan manfaat strategis bagi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Pakta itu membuka akses terhadap tambahan sumber daya dan pilihan kerja sama pertahanan, sekaligus menjadi salah satu instrumen baru untuk memperkuat daya tangkal kawasan.
Karim bahkan melihat Pakta Makkah sebagai perkembangan kelembagaan penting dalam sejarah kerja sama keamanan kawasan setelah era Pakta Baghdad atau Central Treaty Organization (CENTO). Organisasi yang muncul pada masa Perang Dingin tersebut pernah mempertemukan Turki, Iran, Pakistan, Irak, dan Inggris dalam sebuah kerangka kerja sama keamanan.
Namun, menurut Karim, skala dan kemampuan Pakta Makkah saat ini masih belum sebanding dengan kapasitas militer AS di kawasan. Kehadiran sekitar 50.000 personel militer AS di Timur Tengah menunjukkan besarnya sumber daya yang masih menopang sistem keamanan regional.
“Pakta ini memang menciptakan alternatif yang bisa dijalankan. Namun, mengingat ketergantungan struktural negara-negara Teluk terhadap AS, pakta ini tidak benar-benar dapat menggantikannya,” kata Karim.
Dengan demikian, Pakta Makkah lebih tepat dipahami sebagai tambahan dalam sistem pertahanan kawasan daripada sebagai pengganti langsung peran Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut memberi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan ruang untuk memperluas pilihan strategis, memperkuat koordinasi, serta membangun kemampuan pertahanan bersama.
Di sisi lain, hubungan keamanan dengan Washington masih memiliki arti penting bagi negara-negara tersebut. Infrastruktur militer, kerja sama intelijen, teknologi pertahanan, serta kapasitas logistik yang selama ini dibangun bersama AS membuat proses pengurangan ketergantungan tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat.
Pakta Makkah pada akhirnya menunjukkan perubahan dalam cara negara-negara kawasan memandang keamanan regional. Ketimbang hanya mengandalkan satu kekuatan eksternal, mereka mulai membangun jaringan kerja sama yang lebih beragam.
Bagi AS, perkembangan tersebut juga menjadi pengingat bahwa dorongan agar sekutu menanggung beban pertahanan lebih besar dapat menghasilkan konsekuensi strategis yang lebih luas. Negara-negara mitra bukan hanya meningkatkan belanja pertahanan, tetapi juga mulai memperkuat hubungan keamanan di luar kerangka yang selama ini didominasi Washington.
Karena itu, Pakta Makkah belum menjadi pengganti payung keamanan AS. Namun, kesepakatan tersebut dapat menjadi salah satu tanda bahwa arsitektur keamanan Timur Tengah mulai bergerak menuju sistem yang lebih multipolar, dengan negara-negara regional memainkan peran yang semakin besar dalam menentukan keamanan mereka sendiri.
