Megasora.com – Jakarta, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memunculkan tanda tanya mengenai arah politiknya menjelang Pemilu 2029. Saat melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Jokowi menyampaikan bahwa target Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilu mendatang bukan sekadar memperoleh kursi di DPR. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan target yang lebih besar tersebut.
Pernyataan itu segera memancing berbagai spekulasi. Jika keberhasilan menembus parlemen bukan tujuan utama, publik kemudian bertanya-tanya mengenai agenda politik yang sebenarnya sedang dipersiapkan mantan kepala negara tersebut.
Salah satu dugaan yang berkembang adalah kemungkinan PSI dipersiapkan sebagai kendaraan politik untuk mengusung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2029. Hingga kini, skenario tersebut memang belum pernah dikonfirmasi secara langsung oleh Jokowi. Namun, sejumlah pengamat menilai arah konsolidasi politik yang sedang berlangsung membuka ruang bagi berbagai kemungkinan.
Apabila tujuan Jokowi hanya mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat presiden, sebenarnya tersedia banyak pilihan partai yang memiliki basis kekuatan lebih besar. Namun, PSI justru dianggap menawarkan keunggulan tersendiri karena struktur organisasinya relatif lebih sederhana sehingga lebih mudah diarahkan dibandingkan partai-partai mapan.
Di partai besar, proses menentukan calon presiden biasanya melibatkan banyak kepentingan elite dan kader senior. Situasi tersebut berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan apabila nama Gibran hendak diusung sebagai kandidat utama.
Sebaliknya, PSI saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Kondisi tersebut membuat hubungan politik di internal partai dinilai lebih solid sehingga arah kebijakan organisasi lebih mudah dikendalikan.
Pandangan mengenai karakter partai baru pernah dijelaskan ilmuwan politik Marcus Mietzner dalam bukunya Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013). Ia menjelaskan bahwa partai yang masih muda umumnya lebih mudah dipersonalisasi oleh figur dominan dibandingkan partai besar yang telah memiliki banyak kelompok kepentingan.
Fenomena serupa sebelumnya juga terlihat pada sejumlah partai nasional. Gerindra identik dengan Prabowo Subianto, NasDem lekat dengan Surya Paloh, sedangkan Partai Demokrat selama bertahun-tahun sangat berkaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kondisi tersebut, sebagian kalangan menilai Jokowi mungkin melihat PSI bukan sebagai partai kecil yang lemah, melainkan sebagai organisasi politik yang lebih mudah diarahkan untuk menjalankan agenda jangka panjang.
Meski demikian, penilaian tersebut masih berupa analisis dan belum pernah dinyatakan secara langsung oleh Jokowi. Akan tetapi, rangkaian safari politik yang ia lakukan ke berbagai daerah selama setahun terakhir dinilai memperkuat dugaan bahwa konsolidasi PSI sedang dipersiapkan secara serius menghadapi Pemilu 2029.
Data hasil Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap PSI. Berdasarkan perolehan suara yang berasal dari pencoblosan langsung pada lambang partai, PSI menjadi satu-satunya partai peserta Pemilu 2024 yang mencatat pertumbuhan dibandingkan pemilu sebelumnya.
Suara PSI meningkat dari 849.936 pada 2019 menjadi 1.453.367 suara pada 2024 atau naik sekitar 71 persen. Pada saat yang sama, sejumlah partai besar justru mengalami penurunan suara murni partai.
PDI Perjuangan, misalnya, memperoleh 7.289.860 suara partai pada 2019, kemudian turun menjadi 4.535.444 suara pada 2024. Penurunan juga terjadi pada Partai Golkar maupun Partai Gerindra.
Jika dihitung berdasarkan total suara sah yang mencakup suara partai dan caleg, PSI juga mengalami peningkatan signifikan dari 2.650.361 suara pada 2019 menjadi 4.260.169 suara pada 2024 atau naik sekitar 61 persen.
Angka tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa PSI mulai membangun basis pemilih yang tidak hanya memilih figur calon legislatif, tetapi juga memberikan dukungan terhadap identitas partai. Kondisi itu dinilai menjadi alasan mengapa Jokowi aktif melakukan kunjungan politik ke berbagai daerah untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah.
Meski tren elektoral menunjukkan peningkatan, langkah PSI menuju DPR masih bergantung pada perubahan regulasi mengenai ambang batas parlemen.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan parliamentary threshold sebesar 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu 2024. Namun, untuk Pemilu 2029 dan seterusnya, ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga harus dievaluasi melalui revisi undang-undang.
Hingga pertengahan 2026, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung di DPR. Sejumlah pihak mengusulkan agar ambang batas diturunkan menjadi sekitar 3,5 persen. Sebaliknya, Fraksi NasDem mendorong kenaikan hingga kisaran 5–7 persen.
Usulan tersebut kerap dikaitkan dengan upaya memperberat peluang PSI lolos ke parlemen, terlebih setelah sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di NasDem memilih bergabung dengan PSI.
Sementara itu, survei nasional SMRC yang dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 menunjukkan elektabilitas PSI berada di angka 4,1 persen. Jika angka parliamentary threshold tetap berada di kisaran 4 persen atau diturunkan, peluang PSI untuk masuk DPR dinilai cukup terbuka. Namun, apabila ambang batas dinaikkan, tantangan yang dihadapi partai tersebut akan semakin berat.
Di sisi lain, perubahan aturan mengenai pencalonan presiden justru membuka peluang baru bagi seluruh partai politik.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan presidential threshold yang sebelumnya mewajibkan partai memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan aturan baru tersebut, setiap partai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon sendiri tanpa harus membangun koalisi terlebih dahulu.
Perubahan regulasi inilah yang memunculkan spekulasi bahwa PSI berpotensi mengusung Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029, bahkan apabila partai tersebut tidak berhasil memperoleh kursi di DPR.
Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang lebih moderat. Ada kemungkinan konsolidasi yang dilakukan Jokowi bukan bertujuan menyiapkan Gibran sebagai calon presiden, melainkan mempertahankan posisinya sebagai calon wakil presiden, baik kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun berpasangan dengan tokoh lain.
Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, satu hal yang terlihat jelas adalah intensitas konsolidasi yang dilakukan PSI menjelang Pemilu 2029.
Jokowi secara rutin menghadiri berbagai agenda politik di daerah sebagai bagian dari penguatan organisasi. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam Rakernas PSI Januari 2026 maupun Rakorda PSI di Solo pada Juli 2026 meminta seluruh bakal calon legislatif segera menetapkan daerah pemilihannya dan menjaga kekompakan internal.
Arahan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat mesin partai sekaligus menghindari konflik antarkader menjelang pemilu.
Namun, apakah seluruh konsolidasi tersebut memang diarahkan untuk mempersiapkan Gibran sebagai tokoh utama pada Pilpres 2029 masih menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, Jokowi belum pernah memberikan penjelasan terbuka mengenai arah besar strategi politik tersebut.
Yang terlihat saat ini hanyalah proses penyusunan strategi yang berlangsung secara bertahap. Siapa yang nantinya menjadi figur utama dalam “papan catur” politik itu kemungkinan baru akan benar-benar terlihat ketika tahapan Pemilu 2029 semakin dekat.
