Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan lembaganya tidak menyentuh aspek perumusan kebijakan. KPK tidak menilai substansi atau arah kebijakan program tersebut. Pengawasan difokuskan pada implementasi di lapangan, terutama terkait efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Agus menegaskan bahwa KPK akan melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi celah korupsi melalui pendekatan penilaian risiko. Pendekatan ini memungkinkan lembaga antirasuah memetakan area rawan, mulai dari perencanaan anggaran, proses distribusi, hingga pertanggungjawaban keuangan. Dengan analisis risiko tersebut, setiap tahapan pelaksanaan program diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain memetakan titik rawan penyalahgunaan anggaran, KPK juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal di setiap instansi pelaksana. Lembaga tersebut ingin memastikan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian berfungsi optimal. Pengawasan tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pengawasan administratif dan partisipasi publik.
KPK berkomitmen menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada masyarakat. Publikasi laporan ini menjadi bagian dari strategi transparansi agar masyarakat dapat memantau perkembangan pelaksanaan MBG dan KDKMP. Keterbukaan informasi diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menekan peluang terjadinya praktik korupsi.
Langkah penguatan ini bertumpu pada kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Timnas PK. Tim tersebut terdiri atas KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kantor Staf Presiden (KSP). Sinergi ini memperlihatkan komitmen bersama dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran tim pengarah dan tim teknis dari berbagai kementerian dan lembaga. Agenda ini sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap capaian pencegahan korupsi pada program strategis pemerintah di semester kedua tahun berjalan. Melalui evaluasi tersebut, setiap pihak dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan potensi kerawanan.
KPK berharap pengawasan yang menyeluruh dan sistematis mampu menjaga integritas pelaksanaan kedua program tersebut. Dengan penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat, MBG dan KDKMP diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa dibayangi risiko korupsi.
