Megasora.com – Jakarta, Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang H.M. Zahrul Azhar As’ad atau Gus Hans meminta para kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara bebas dan independen.
Gus Hans menilai AHWA memiliki posisi penting dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan. Karena itu, ia berharap para kiai dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi, rekam jejak kandidat, serta kepentingan organisasi tanpa mendapat tekanan dari pihak mana pun.
“Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki,” ujar Gus Hans dalam keterangannya di Jombang, Minggu.
Pernyataan tersebut muncul setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Para muktamirin memutuskan untuk menggunakan mekanisme pemungutan suara dalam menentukan ketua umum organisasi.
Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sebanyak 401 dari total 552 muktamirin menyatakan setuju terhadap perubahan mekanisme pemilihan. Sementara itu, 150 muktamirin memilih mempertahankan mekanisme sebelumnya dan satu suara dinyatakan abstain atau tidak sah.
Hasil tersebut menunjukkan dukungan terhadap perubahan mekanisme mencapai sekitar 73 persen dari total suara. Adapun suara yang menginginkan mekanisme lama tetap berjalan berada di kisaran 27 persen.
Menurut Gus Hans, perubahan mekanisme pemilihan harus tetap berjalan dengan mengedepankan kebebasan dan kejernihan pertimbangan AHWA. Ia meminta para kiai tidak menjadikan kepentingan kelompok tertentu sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan.
Ia juga menilai para anggota AHWA perlu mencermati rekam jejak setiap kandidat sebelum menentukan sosok yang akan memimpin PBNU. Selain melihat kapasitas calon, para kiai juga perlu mempertimbangkan berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam perjalanan organisasi.
Gus Hans mengatakan AHWA harus mampu melihat persoalan secara objektif. Para kiai, menurut dia, perlu menilai siapa yang selama ini menjadi sumber persoalan, siapa yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik, serta siapa yang justru berpotensi memperpanjang persoalan di lingkungan PBNU.
“Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peluang setiap kandidat masih terbuka. Gus Hans menilai belum ada satu pun calon yang dapat memastikan dirinya memiliki posisi paling kuat dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PBNU.
Menurut dia, komunikasi antara para kandidat dan kiai anggota AHWA masih terus berlangsung. Kondisi tersebut membuat peta dukungan masih dapat berubah hingga menjelang proses pemilihan berlangsung.
“Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA,” ujarnya.
Di tengah perubahan mekanisme tersebut, Gus Hans juga mengingatkan adanya sejumlah potensi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya berkaitan dengan dugaan politik uang dan intimidasi dalam proses pemilihan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan tersebut masih berada dalam ranah dugaan. Ia tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah terjadi tanpa adanya bukti yang jelas.
“Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi,” katanya.
Gus Hans juga menilai perubahan mekanisme pemilihan dapat memunculkan dugaan adanya pengondisian oleh pihak tertentu. Menurut dia, kemungkinan tersebut perlu menjadi perhatian agar proses pemilihan Ketua Umum PBNU tetap berlangsung secara fair dan tidak mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
Ia menduga terdapat kemungkinan pihak yang merasa memiliki peluang lebih besar dalam sistem baru kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengarahkan proses pemilihan. Namun, Gus Hans kembali menegaskan bahwa pandangan tersebut masih berupa dugaan.
“Dengan perubahan sistem ini bisa saja bahwa ini juga hasil dari pengondisian yang tidak gratis dari pihak yang menganggap dirinya akan memiliki potensi menang untuk menggunakan sistem yang ini,” ujarnya.
Meski menyampaikan adanya kemungkinan pengondisian, Gus Hans memilih untuk tidak menggunakan istilah manipulasi dalam menggambarkan perubahan mekanisme tersebut. Ia menilai istilah tersebut terlalu jauh jika belum terdapat bukti yang dapat menguatkan tudingan tersebut.
“Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian,” katanya.
Gus Hans berharap seluruh tahapan pemilihan Ketua Umum PBNU dapat berjalan dengan mengedepankan kepentingan organisasi. Ia menilai keputusan AHWA nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap arah PBNU dan hubungan antarunsur di dalam organisasi.
Karena itu, ia mendorong para kiai yang mendapat mandat dalam AHWA untuk menggunakan pertimbangan yang matang sebelum menjatuhkan pilihan. Independensi, menurut dia, menjadi salah satu faktor penting agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat di tengah warga Nahdlatul Ulama.
Ia juga berharap proses pemilihan tidak kembali membawa persoalan atau konflik lama ke dalam kepengurusan baru. Menurutnya, momentum muktamar seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi dan memperbaiki hubungan di antara berbagai pihak dalam tubuh NU.
Dengan proses yang terbuka dan keputusan yang lahir dari pertimbangan para kiai, Gus Hans berharap kepemimpinan PBNU mendatang dapat menjalankan roda organisasi secara lebih solid. Ia menilai kepentingan bersama harus menjadi pijakan utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin PBNU.
