Megasora.com – Jakarta, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat (Kalbar).
Yahya menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar turut memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalbar, jumlah kasus ISPA yang tercatat sejak awal tahun hingga 22 Agustus 2026 telah mencapai 165.727 kasus. Data tersebut berasal dari laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) yang pemerintah gunakan untuk memantau perkembangan penyakit di masyarakat.
“Kemenkes perlu turun tangan untuk menangani dampak karhutla terhadap munculnya penyakit ISPA yang sudah mencapai 165 ribu kasus,” kata Yahya, Minggu (30/8).
Menurut Yahya, pemerintah pusat perlu bergerak bersama pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap karhutla. Ia meminta pemerintah segera menyusun dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan, termasuk mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
Yahya juga meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di wilayah yang terdampak. Menurutnya, tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit, serta dukungan logistik harus tersedia secara memadai agar masyarakat dapat memperoleh penanganan dengan cepat.
“Kemenkes dan Pemda Kalbar perlu melakukan kordinasi untuk penanganan kasus ISPA yang melanda warga Kalbar dengan penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit serta bantuan masker untuk warga serta rumah oksigen,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kelompok tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
Yahya menilai pemerintah tidak boleh menunggu sampai kondisi kesehatan masyarakat semakin memburuk. Jika kualitas udara terus menurun dan kasus ISPA mengalami peningkatan signifikan, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah evakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
Selain itu, Yahya membuka opsi penetapan status kejadian luar biasa (KLB) apabila perkembangan situasi memenuhi kondisi yang diperlukan. Menurut dia, status tersebut dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat respons pemerintah dalam menangani dampak kesehatan akibat karhutla.
Komisi IX DPR RI juga berencana meninjau langsung sejumlah wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan. Kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat sekaligus melihat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di lapangan.
“Kunjungan akan dilakukan pada tanggal 4-5 September 2026,” kata Yahya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Erna Yulianti menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus ISPA melalui SKDR. Sistem tersebut membantu pemerintah mendeteksi perubahan pola penyakit sekaligus memberikan peringatan ketika terjadi peningkatan kasus.
Erna mengatakan data periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 165.727 kasus ISPA yang masuk dalam laporan sistem tersebut. Angka itu menunjukkan besarnya dampak gangguan kualitas udara terhadap kondisi kesehatan masyarakat Kalbar.
“Dari periode 1 Januari sampai 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 165.727 kasus ISPA yang dilaporkan melalui sistem alert kami,” ujar Erna.
Menurut Erna, peningkatan kasus mulai terlihat sejak pekan ke-21 atau sekitar akhir Mei 2026. Tren tersebut kemudian terus bergerak naik hingga memasuki pertengahan Agustus, bersamaan dengan meningkatnya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah Kalbar.
Secara proporsi, Dinkes Kalbar mencatat angka ISPA mencapai sekitar 29 kasus per 1.000 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan pernapasan menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian di tengah aktivitas karhutla.
Peningkatan paling terlihat pada pekan ke-32. Dinkes Kalbar mencatat kenaikan jumlah masyarakat yang mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan terkait keluhan ISPA.
“Terjadi peningkatan ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Artinya kunjungan masyarakat ke puskesmas lebih meningkat,” kata Erna.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat kini perlu memperkuat langkah pencegahan agar paparan asap tidak semakin meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Selain penanganan pasien, upaya perlindungan masyarakat melalui penggunaan masker, pemantauan kualitas udara, penyediaan ruang aman dari asap, serta penguatan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi tersebut.
Komisi IX DPR RI mendorong koordinasi lintas sektor berjalan lebih cepat selama kondisi karhutla masih berlangsung. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang memadai agar dampak kesehatan akibat asap dapat ditekan.
