Megasora.com – Jakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo turun langsung melakukan pemeriksaan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, menyusul insiden keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Sebanyak 566 santri dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap kondisi para korban sekaligus mengevaluasi pengelolaan dapur penyedia makanan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan bahwa terdapat 170 SPPG yang saat ini beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Namun, dari jumlah tersebut, 31 SPPG belum mengantongi izin operasional.
Subandi mengatakan, pemerintah daerah telah meminta agar puluhan SPPG yang belum memiliki izin tersebut menghentikan aktivitas sementara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan MBG.
“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31, sementara tak suruh berhenti dulu, ya,” kata Subandi kepada wartawan, Rabu (2/9).
Menurut Subandi, pihaknya juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat. Ia meminta pengawasan terhadap seluruh SPPG diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” ujarnya.
Di tengah penanganan kasus tersebut, Subandi memastikan kondisi para santri yang menjalani perawatan mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut sebagian besar pasien mengalami gejala diare yang kini berangsur berkurang.
“Sementara hanya diare-diare hari ini juga sudah turun semua. Berarti hampir pasien kita sementara sudah hampir kita nanti sebagian tak suruh pulangkan karena sudah kondisinya agak bagus,” tutur Subandi.
Pemkab Sidoarjo sebelumnya melakukan pemantauan terhadap para santri yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan. Subandi menyatakan seluruh pasien mendapat penanganan medis dan kondisi mereka terus dipantau oleh tenaga kesehatan.
Ia sekaligus membantah informasi yang menyebut adanya santri yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Subandi memastikan kabar tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ia temukan saat mengecek para pasien.
“Semua pasien tertangani dengan baik. Ya, berarti kalau ada berita yang meninggal itu tidak benar,” tegasnya.
Subandi mengatakan dirinya telah mendatangi tiga rumah sakit yang menjadi lokasi perawatan para santri. Ia juga mengaku melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan kondisi korban serta penanganan medis yang diberikan.
“Ya, kita sudah kita pastikan ada di tiga rumah sakit, ya. Saya tadi sudah cek sampai dua kali di sini, kita kontrol semuanya sudah tertangani dengan baik,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga meminta para wali santri tidak panik menyikapi kejadian tersebut. Subandi memastikan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi para korban sampai mereka benar-benar pulih.
Ia menegaskan rumah sakit tidak akan terburu-buru memulangkan pasien sebelum kondisi kesehatan mereka dinyatakan cukup baik. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh santri mendapatkan penanganan hingga tuntas.
“Berarti saya menghimbau dari Bapak wali santri semuanya tidak usah ada kekhawatiran. Sampai anak panjenengan semua akan sembuh,” ujar Subandi.
Menurut dia, pihaknya telah memberikan instruksi kepada rumah sakit agar memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik sebelum pasien kembali ke pesantren.
“Karena sudah kita instruksikan direktur rumah sakit sampai anak ini selesai semuanya baru kita bolehkan pulang, ya. Jadi tidak usah ada kekhawatiran,” sambungnya.
Kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi perhatian pemerintah daerah. Jumlah santri yang mengalami gangguan kesehatan dilaporkan terus bertambah hingga mencapai 566 orang pada Rabu (2/9).
Pemkab Sidoarjo kini mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional SPPG, terutama terkait pemenuhan persyaratan dan izin. Pemerintah berharap langkah evaluasi tersebut dapat mencegah terulangnya kasus serupa dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
