Megasora.com – Jakarta, Pemerintah China menghadapi tekanan dari sejumlah ahli demografi untuk memperbesar bantuan finansial bagi keluarga yang memiliki anak. Para pakar menilai kebijakan tersebut perlu segera diperkuat untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang semakin serius. Mereka memperingatkan bahwa tanpa kebijakan yang lebih agresif, China berpotensi memiliki tingkat fertilitas paling rendah di dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Persoalan demografi menjadi salah satu tantangan besar bagi China dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan South China Morning Post (SCMP), jumlah kelahiran di negara tersebut terus mengalami penurunan tajam. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, angka kelahiran tahunan China turun lebih dari 50 persen, dari hampir 18 juta kelahiran pada 2016 menjadi kurang dari 8 juta pada 2025.
Tren tersebut berjalan seiring dengan penyusutan jumlah penduduk. Data resmi menunjukkan populasi China telah berkurang setiap tahun sejak mencapai titik tertinggi pada 2021. Sementara itu, tingkat fertilitas total China kini berada di kisaran 1,0 anak per perempuan, jauh di bawah angka 2,1 yang secara umum dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah penduduk dalam jangka panjang.
Pemerintah China sebenarnya telah menjalankan program bantuan pengasuhan anak secara nasional sejak tahun lalu. Melalui program tersebut, keluarga memperoleh subsidi sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp9,5 juta per tahun untuk setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025. Bantuan diberikan hingga anak mencapai usia tiga tahun, sehingga nilai total subsidi mencapai 10.800 yuan atau sekitar Rp28,5 juta per anak.
Sejumlah pemerintah daerah juga memberikan tambahan bantuan melalui program masing-masing. Namun, para peneliti menilai besaran subsidi tersebut belum sebanding dengan tingginya biaya yang harus ditanggung keluarga untuk membesarkan anak. Pengeluaran pendidikan, perawatan, kebutuhan sehari-hari, serta keterbatasan fasilitas penitipan anak menjadi sejumlah faktor yang membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk memiliki anak.
China Diminta Belajar dari Korea Selatan dan Singapura
Para ahli demografi mendorong Beijing untuk melihat pengalaman negara-negara Asia Timur lainnya yang menghadapi persoalan serupa. Korea Selatan dan Singapura, misalnya, telah memperluas berbagai program dukungan keluarga dan memberikan insentif lebih besar untuk mendorong masyarakat memiliki anak.
Korea Selatan sebelumnya mencatat tingkat fertilitas sekitar 0,8. Namun, sejumlah indikator terbaru mulai memperlihatkan perubahan positif. Pemerintah Korea Selatan melaporkan jumlah kelahiran pada Juni, kuartal kedua, dan semester pertama tahun ini mencapai level tertinggi dalam hampir tujuh tahun.
Peningkatan dukungan finansial menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong perubahan tersebut. Besaran subsidi pengasuhan anak Korea Selatan meningkat dari sekitar 1,6 persen terhadap PDB per kapita pada 2021 menjadi 2,7 persen pada 2022. Angkanya kemudian kembali meningkat hingga mencapai sekitar 4,8 persen pada 2025.
Singapura juga mengambil langkah serupa dengan memberikan dukungan yang jauh lebih besar kepada keluarga. Pemerintah negara tersebut memperkenalkan paket bantuan anak dengan nilai maksimal sekitar 62.000 dolar Singapura atau setara Rp863 juta untuk setiap anak. Kebijakan tersebut muncul di tengah tingkat fertilitas Singapura yang berada di angka 0,87 pada tahun lalu.
Perbandingan tersebut menjadi perhatian para akademisi karena China memiliki tantangan demografi yang sangat besar. Mereka menilai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran tidak cukup hanya mengandalkan kampanye atau imbauan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mengurangi beban finansial dan waktu yang muncul sejak kelahiran hingga anak memasuki usia sekolah.
Pakar Usulkan Subsidi Rp190 Juta per Anak
Demografer independen He Yafu menjadi salah satu pihak yang mendorong peningkatan besar terhadap subsidi pengasuhan anak di China. Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan bantuan hingga sedikitnya 1.000 yuan atau sekitar Rp2,6 juta per bulan untuk setiap anak.
Bantuan tersebut, menurut usulannya, dapat diberikan sampai anak berusia enam tahun. Dengan skema itu, total dukungan yang diterima keluarga mencapai sekitar 72.000 yuan atau setara Rp190 juta per anak.
Besaran tersebut berarti pemerintah perlu meningkatkan nilai subsidi secara signifikan dibandingkan program nasional yang berlaku saat ini. He menilai tambahan bantuan diperlukan karena biaya membesarkan anak di China tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga pendidikan dan berbagai pengeluaran lain yang terus meningkat.
“Biaya pembesaran anak yang sangat tinggi, persaingan pendidikan yang ketat, dan kurangnya jumlah layanan pengasuhan anak” menjadi tiga persoalan utama yang menurut He turut menekan tingkat fertilitas di negara-negara Asia Timur.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Dukungan kepada keluarga, menurut dia, bukan sekadar memberikan uang tunai, tetapi juga menyediakan layanan pengasuhan yang mudah diakses dan terjangkau.
“Beban memiliki anak harus diringankan, baik dari segi biaya ekonomi maupun waktu, termasuk dengan meningkatkan subsidi pengasuhan anak secara signifikan dan mengembangkannya secara masif melalui layanan pengasuhan anak yang inklusif serta terjangkau,” ujar He.
Selain He Yafu, pakar demografi James Liang juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan bagi keluarga di China. Liang yang juga menjabat sebagai Executive Chairman Trip.com serta salah satu pendiri YuWa Population Research Institute mengusulkan subsidi sekitar 62.000 yuan atau sekitar Rp163 juta untuk setiap anak.
Liang mengusulkan pemberian bantuan sebesar 855 yuan atau sekitar Rp2,2 juta per bulan hingga anak berusia enam tahun. Ia menyusun skema tersebut dengan mempertimbangkan besaran dukungan yang diberikan Korea Selatan pada 2025.
Berdasarkan penelitian Liang, peningkatan subsidi melalui skema tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat fertilitas China. Ia memperkirakan angka fertilitas dapat meningkat sekitar 25 persen hingga mencapai 1,25 dalam beberapa tahun mendatang.
Namun, Liang mengingatkan bahwa China tidak memiliki banyak waktu untuk menunda penguatan kebijakan tersebut. Penurunan jumlah penduduk yang berlangsung terus-menerus dapat memberikan dampak terhadap struktur usia masyarakat, ketersediaan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlanjutan sistem sosial dalam jangka panjang.
“Jika China tidak secara signifikan memperkuat kebijakan dukungan fertilitasnya, tingkat fertilitasnya kemungkinan akan jatuh di bawah Korea Selatan dan Singapura dalam beberapa tahun ke depan serta berada di urutan terbawah secara global,” kata Liang.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelahiran di China membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan nilai bantuan langsung, tetapi juga memperluas fasilitas penitipan anak, menekan biaya pendidikan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah bagi keluarga.
Para ahli menilai kombinasi kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi hambatan yang selama ini membuat pasangan muda menunda atau membatalkan rencana memiliki anak. Tanpa perubahan signifikan, tren penurunan kelahiran dan penyusutan populasi China berpotensi terus berlanjut.
Krisis demografi pada akhirnya bukan hanya persoalan jumlah bayi yang lahir setiap tahun. Perubahan struktur penduduk juga berkaitan erat dengan masa depan tenaga kerja, produktivitas ekonomi, kebutuhan layanan publik, serta beban yang harus ditanggung generasi usia produktif.
Karena itu, peningkatan subsidi pengasuhan anak menjadi salah satu opsi yang kini mendapat perhatian serius dari para pakar. Bagi China, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat menentukan kemampuan negara itu dalam memperlambat penurunan angka kelahiran dan menjaga keseimbangan demografi pada masa mendatang.
