Megasora.com – Jakarta, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengungkapkan kemungkinan Washington menjalankan operasi militer bersama pemerintah Kolombia untuk menghadapi kelompok bersenjata yang terlibat dalam jaringan narkotika. Pernyataan tersebut muncul setelah Kolombia bergabung dengan koalisi antikartel yang dipimpin militer AS di kawasan Amerika. Hegseth menyampaikan hal itu dalam pertemuan Koalisi Antikartel Amerika di Panama pada Rabu (12/8/2026). Langkah tersebut menandai perubahan pendekatan keamanan Kolombia setelah pemerintahan baru mulai menjalankan agenda pemberantasan kelompok bersenjata. Pemerintah AS menyambut perubahan kebijakan tersebut sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan.
Dalam pertemuan tersebut, Hegseth menyebut pemerintah Kolombia telah membuka ruang bagi pelaksanaan operasi gabungan untuk menghadapi kelompok yang Washington kategorikan sebagai organisasi teroris. Ia mengatakan kerja sama itu dapat diarahkan terhadap sejumlah kelompok bersenjata yang masih aktif di wilayah Kolombia. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian ialah Tentara Pembebasan Nasional atau ELN yang masuk dalam daftar organisasi teroris versi pemerintah AS. Selain ELN, operasi juga berpotensi menyasar kelompok-kelompok yang merupakan pecahan dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Pemerintah kedua negara kini menempatkan pemberantasan jaringan narkotika dan kelompok bersenjata sebagai salah satu agenda utama kerja sama keamanan.
Ketika wartawan menanyakan apakah dirinya telah membicarakan kemungkinan serangan gabungan dengan mitranya dari Kolombia, Hegseth memberikan jawaban singkat namun tegas. Ia membenarkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan tersebut memang berlangsung. “Ya,” jawab Hegseth ketika ditanya mengenai pembicaraan operasi bersama untuk menghadapi ELN dan kelompok sisa FARC. Pernyataan tersebut memperkuat indikasi bahwa Washington dan Bogota tengah mempertimbangkan langkah keamanan yang lebih agresif. Namun, Hegseth belum menjelaskan kapan operasi tersebut dapat berlangsung ataupun bentuk operasi yang akan mereka jalankan.
Hegseth juga menegaskan bahwa kelompok yang masuk dalam kategori organisasi teroris dapat menjadi sasaran tindakan pemerintah AS apabila pemerintah negara mitra menyetujui kerja sama tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu ketika mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan operasi militer di wilayah Kolombia. “Organisasi teroris yang telah ditetapkan, bersama pemerintah mitra, akan menjadi target sah Pemerintah Amerika Serikat,” kata Hegseth. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Washington membuka peluang keterlibatan langsung dalam operasi keamanan di wilayah negara Amerika Latin tersebut. Kebijakan itu sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya pendekatan militer AS dalam menghadapi jaringan perdagangan narkotika di kawasan.
Pemerintahan Baru Kolombia Perketat Keamanan
Perubahan sikap Kolombia tersebut berlangsung setelah Abelardo De La Espriella mengambil alih kursi kepresidenan pada 7 Agustus 2026. Presiden baru Kolombia tersebut membawa agenda keamanan yang lebih keras dan menjadikan pemberantasan narkotika serta kelompok bersenjata sebagai salah satu prioritas pemerintahannya. De La Espriella juga menyatakan kesediaan untuk memperkuat hubungan keamanan dengan AS. Pemerintah Donald Trump kemudian merespons kebijakan tersebut dengan menawarkan dukungan keamanan senilai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp17,86 triliun. Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Washington terhadap arah kebijakan keamanan pemerintahan baru Kolombia.
Dalam pidato pelantikannya, De La Espriella menyatakan tekad untuk menghadapi persoalan tanaman koka dan perdagangan narkotika secara lebih tegas. Ia juga menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam program Shield of the Americas yang digagas pemerintahan Trump. Menurut pemerintahan baru Kolombia, penguatan kerja sama dengan AS dapat membantu meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi kelompok bersenjata dan jaringan penyelundupan narkotika. De La Espriella juga mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Gustavo Petro. Ia menilai pendekatan pemerintahan sebelumnya turut memberi ruang bagi berkembangnya kelompok-kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Kolombia.
Menteri Pertahanan Kolombia Jorge Eduardo Mora turut hadir dalam pertemuan di Panama City bersama Hegseth. Purnawirawan mayor jenderal tersebut menyatakan kesiapan negaranya untuk mengambil peran lebih besar dalam perang melawan jaringan narkotika. Ia menilai posisi geografis Kolombia memberikan keuntungan strategis dalam mengawasi jalur perdagangan narkoba melalui kawasan Pasifik dan Karibia. Menurut Mora, kolaborasi dengan AS dapat meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi kelompok yang mengendalikan perdagangan narkotika lintas negara. “Menurut saya, sudah saatnya kartel narkoteroris menghadapi kekuatan dan kemampuan seluruh belahan bumi ini, yang dipimpin oleh Amerika Serikat,” ujar Mora.
Pernyataan Mora memperlihatkan semakin kuatnya kesamaan pandangan antara Washington dan pemerintahan baru Kolombia. Kedua negara kini menempatkan jaringan narkotika bukan hanya sebagai persoalan kriminal, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan regional. Pemerintah Kolombia melihat penguatan kerja sama internasional sebagai salah satu cara untuk menghadapi kelompok bersenjata yang memiliki jaringan luas. Sementara itu, AS terus mendorong negara-negara di kawasan untuk bergabung dalam strategi keamanan yang lebih terkoordinasi. Kolombia berpotensi menjadi salah satu mitra utama Washington dalam pelaksanaan strategi tersebut.
Trump Perluas Kebijakan Keamanan di Amerika Latin
Kebijakan terbaru AS terhadap Kolombia juga menunjukkan perubahan arah strategi pemerintahan Donald Trump di Amerika Latin. Sebelumnya, perhatian Washington banyak tertuju pada kepentingan strategis di sekitar Terusan Panama. Namun, pemerintah AS kini memperluas agenda tersebut dengan meningkatkan operasi untuk menghadapi jaringan perdagangan narkotika dan kelompok bersenjata. Pemerintahan Trump menilai aktivitas kelompok tersebut sebagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan Amerika Serikat dan kawasan sekitarnya. Pendekatan itu kemudian mendorong Washington memperkuat kerja sama militer dengan sejumlah negara di kawasan.
AS sebelumnya telah meningkatkan operasi terhadap kapal-kapal yang pemerintahnya duga membawa narkotika. Operasi tersebut berlangsung sejak September 2025 dan menimbulkan lebih dari 200 korban jiwa. Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan memutus jalur penyelundupan narkotika yang menuju wilayah AS. Kebijakan itu mendapat perhatian luas karena melibatkan penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi aktivitas yang selama ini juga menjadi ranah penegakan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Trump semakin mengedepankan pendekatan keamanan dalam menangani persoalan narkotika lintas negara.
Pada Januari 2026, AS juga menjalankan operasi yang berujung pada penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Peristiwa tersebut semakin memperkuat kekhawatiran mengenai meningkatnya keterlibatan militer Washington di kawasan Amerika Latin. Pemerintah AS menyatakan berbagai langkah tersebut berkaitan dengan upaya menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negaranya. Para pengkritik, sebaliknya, menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dan membuka kembali pola intervensi militer AS di kawasan. Perkembangan terbaru di Kolombia menjadi bagian dari rangkaian perubahan kebijakan keamanan Washington tersebut.
Hegseth Sebut “Doktrin Donroe”
Dalam pertemuan di Panama City, Hegseth juga menjelaskan kerangka kebijakan baru pemerintahan Trump untuk kawasan Amerika. Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan Doktrin Monroe, sebuah kebijakan AS pada abad ke-19 yang menegaskan posisi Washington terhadap campur tangan kekuatan eksternal di benua Amerika. Namun, Hegseth memberikan istilah baru untuk menggambarkan pendekatan pemerintahan Trump. Ia menyebut strategi tersebut sebagai “Doktrin Donroe”, sebuah istilah yang menggabungkan nama Donald Trump dengan Monroe.
Hegseth menjelaskan bahwa AS ingin memperkuat perlindungan terhadap kawasan Amerika dari berbagai ancaman yang pemerintahnya anggap berasal dari luar. “Kami akan mempertahankan belahan bumi kami dari ancaman eksternal,” kata Hegseth. Ia kemudian menyamakan ancaman yang muncul dari jaringan penyelundup narkotika dengan kelompok militan seperti Al Qaeda dan ISIS. Pernyataan itu memperlihatkan perubahan cara pandang pemerintah AS terhadap persoalan narkotika. Washington kini semakin sering menempatkan jaringan perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata dalam kerangka ancaman keamanan nasional.
Kebijakan tersebut berpotensi membawa hubungan AS dan Kolombia memasuki fase baru. Pemerintah Kolombia di bawah De La Espriella menunjukkan keinginan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Washington. Sementara itu, pemerintahan Trump melihat Kolombia sebagai mitra strategis dalam menghadapi jaringan narkotika dan kelompok bersenjata di kawasan. Jika kedua pemerintah melanjutkan pembahasan operasi gabungan, keterlibatan militer AS di wilayah Kolombia dapat meningkat secara signifikan. Perkembangan tersebut akan menjadi perhatian bagi negara-negara Amerika Latin karena menyangkut arah baru kebijakan keamanan regional.
Untuk saat ini, belum ada pengumuman mengenai jadwal maupun bentuk operasi militer gabungan antara AS dan Kolombia. Pemerintah kedua negara masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi operasi konkret di lapangan. Keputusan mengenai penggunaan kekuatan militer juga dapat memunculkan perdebatan mengenai kedaulatan negara dan batas kewenangan operasi lintas negara. Meski demikian, pernyataan Hegseth dan Mora menunjukkan bahwa Washington dan Bogota telah membuka pembicaraan menuju kerja sama keamanan yang lebih agresif. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah wacana tersebut benar-benar berubah menjadi operasi militer bersama di wilayah Kolombia.
