Megasora.com – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak kalangan dunia usaha mengambil bagian dalam berbagai program strategis pemerintah yang berfokus pada penguatan sektor pangan nasional. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mempercepat investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Ajakan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, ketika menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Selasa (4/8). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan pelaku usaha agar pembangunan ekosistem pangan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ekosistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dunia usaha perlu menjadi mitra strategis dalam memperkuat rantai pasok, distribusi, pengolahan, hingga peningkatan nilai tambah sektor pangan dari hulu sampai hilir,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Selain mendukung ketahanan pangan, kolaborasi tersebut juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas peluang investasi, dan meningkatkan daya saing sektor pangan Indonesia.
Dalam paparannya, Zulhas memperkenalkan sejumlah program yang dinilai memiliki prospek investasi besar. Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi (KNMP), serta Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Menurutnya, KDMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa yang menghubungkan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, hingga jaringan pemasaran yang lebih luas. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memperkuat distribusi hasil produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“KDMP disiapkan sebagai simpul ekonomi desa yang menghubungkan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan pasar yang lebih luas,” ujar Zulhas.
Pemerintah mencatat lebih dari 30 ribu koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk di berbagai daerah. Keberadaan koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi pangan, menyerap hasil panen dan produksi perikanan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat lokal.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 gedung KDMP selesai pada Agustus 2026. Setelah proses pembangunan rampung, koperasi-koperasi tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2026 untuk mendukung distribusi pangan, penyerapan hasil pertanian dan perikanan, serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Zulhas menambahkan bahwa pengembangan KDMP akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan daerah. Ia menilai program ini dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa, mengurangi angka kemiskinan, sekaligus membuka kesempatan kerja melalui pengembangan usaha berbasis koperasi.
Di sektor kelautan, pemerintah juga terus mengembangkan Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi (KNMP) di sejumlah wilayah pesisir. Program tersebut mengintegrasikan kegiatan perikanan dari proses produksi hingga pemasaran agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nelayan.
Menurut Zulhas, peluang investasi terbuka pada pembangunan fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), sistem logistik, industri pengolahan hasil laut, hingga jaringan pemasaran produk perikanan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan di pasar.
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 KNMP sepanjang 2026 sebagai bagian dari program prioritas nasional. Sebelumnya, sebanyak 65 kawasan nelayan modern tahap pertama telah selesai dibangun pada April 2026 dan kini tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Selain sektor pangan dan perikanan, pemerintah juga mempercepat pembangunan 33 fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Melalui pengembangan PSEL, pemerintah menargetkan kapasitas pengurangan timbulan sampah mencapai sekitar 33 ribu ton per hari pada 2029. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Menutup pemaparannya, Zulhas berharap dunia usaha semakin aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
“Pemerintah berharap sinergi dengan dunia usaha semakin kuat, sehingga program strategis nasional tidak hanya berjalan sebagai kebijakan, tetapi menjadi peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penggerak ekonomi nasional,” ungkap Zulhas.
