Megasora.com – Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan keyakinannya bahwa target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026 masih berada pada jalur yang tepat. Pemerintah, menurutnya, terus menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Kami akan terus bekerja maksimal agar target itu dapat diwujudkan. Kami juga berharap adanya tambahan kontribusi dari proyek Meikarta melalui penyediaan rumah susun subsidi sehingga mampu mendorong percepatan pencapaian target,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan rumah tapak, tetapi juga memperluas penyediaan rumah susun bersubsidi sebagai bagian dari strategi memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Kedua jenis hunian tersebut sama-sama menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui skema FLPP.
“Program ini mencakup rumah tapak maupun rumah susun. Keduanya menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah dengan dukungan pembiayaan FLPP,” kata Ara.
Ia menuturkan bahwa FLPP sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Pemerintah terus meningkatkan kapasitas pembiayaan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan memiliki rumah.
Ara memaparkan bahwa penyaluran rumah subsidi mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi yang sebelumnya mencapai sekitar 228.000 unit pada 2023 bertambah menjadi sekitar 278.000 unit pada 2025. Sementara itu, hingga pertengahan Juli 2026, jumlah rumah subsidi yang telah tersalurkan telah melampaui 102.900 unit.
Menurut Ara, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan berjalan sesuai harapan. Ia optimistis angka penyaluran akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring percepatan pelaksanaan berbagai proyek perumahan.
“Perkembangan program FLPP terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kami optimistis pencapaiannya akan semakin baik karena pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor perumahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 111.537 unit rumah hingga 23 Juli 2026. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi yang disediakan pemerintah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan pekerja swasta. Berdasarkan data yang dimiliki lembaganya, sebanyak 71.250 unit atau sekitar 63,88 persen dimanfaatkan oleh kelompok tersebut.
“Kelompok pekerja swasta masih menjadi penerima manfaat terbesar Program FLPP. Setelah itu terdapat kalangan wiraswasta sebanyak 19.254 penerima atau sekitar 17,26 persen,” ujar Heru.
Selain pekerja swasta dan pelaku usaha mandiri, penyaluran FLPP juga menjangkau aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri. Kelompok tersebut tercatat menerima sebanyak 10.944 unit rumah atau sekitar 9,81 persen dari total realisasi. Sementara itu, sebanyak 10.089 unit lainnya disalurkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori profesi lainnya.
Heru menegaskan bahwa BP Tapera terus menjalankan mandat pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP.
“Kami berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin banyak keluarga dapat memiliki rumah yang layak melalui Program KPR Sejahtera FLPP,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk meningkatkan daya jangkau program tersebut. Salah satu kebijakan yang dinilai memberikan manfaat besar ialah penambahan masa tenor pembiayaan KPR Sejahtera FLPP.
“Sekarang masyarakat memiliki pilihan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan ini kami harapkan mampu meringankan cicilan sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat,” ujar Heru.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah dan BP Tapera optimistis target pembangunan serta penyaluran rumah subsidi dalam Program 3 Juta Rumah dapat tercapai. Perluasan akses pembiayaan, penambahan pilihan hunian, serta penyempurnaan kebijakan pembiayaan diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
